RRI.CO.ID, Kulon Progo - Komisi IV DPR RI, menekankan pentingnya penguatan fungsi Balai Veteriner sebagai garda terdepan dalam mencegah penyakit hewan menular di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja, ke Balai Besar Veteriner (BBV) Wates, Jumat, 30 Januari 2026. fasilitas kesehatan hewan yang dinilai krusial bagi ketahanan pangan nasional.

Wanita yang akrab disapa Titiek Soeharto, menyatakan bahwa prinsip pencegahan harus menjadi landasan utama terkait kesehatan hewan. Salah satu hal yang krusial dan masih dihadapi saat ini adalah ketersediaan vaksin yang masih belum mencukupi kebutuhan di lapangan.

Menanggapi kebutuhan mendesak tersebut, Titiek Suharto menegaskan kesiapan Komisi IV untuk mendukung penganggaran. Komisi IV akan menyetujui pengajuan penambahan anggaran yang diajukan demi menjaga kesehatan hewan.

Alokasi anggaran ini ditujukan untuk Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan serta Badan Karantina Indonesia. Tujuannya untuk upaya pencegahan penyakit guna menghindari dampak ekonomi yang lebih luas.

Menurut Titik, penyakit hewan seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau Antraks memberi dampak yang sistemik.

"Karena kalau sampai terjangkit penyakit misalnya PMK, atau Antraks, tentunya akan mengganggu supply daging. Supply daging terganggu, harga daging juga terganggu. Kemudian kesejahteraan para peternak juga akan menurun, dan juga nama Indonesia kalau sampai terjangkit penyakit, ini akan sangat berpengaruh jelek sekali. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati," ujarnya.

Selain itu, status kesehatan hewan yang buruk juga dapat memperburuk citra Indonesia di mata internasional.

Dalam kunjungan, Titiek mengapresiasi BBV Wates yang masih terawat dengan baik. Fasilitas balai telah berdiri sejak tahun 1988 (38 tahun) pada era Presiden Soeharto ini masih terawat dengan baik. Meski demikian, ia tetap mendorong adanya modernisasi.

"Kami sangat mengapresiasi perawatannya. Namun, jika dibutuhkan peralatan atau laboratorium yang lebih modern, silakan diajukan saja demi kebaikan bersama," ucap titiek.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Agung Suganda, Mengatakan, pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) merupakan pondasi keberhasilan pembangunan subsektor peternakan di Indonesia. Mengingat ini berkaitan erat dengan peningkatan produksi serta produktivitas ternak nasional.

Di Indonesia, terdapat enam penyakit hewan menular strategis yang berdampak signifikan pada ternak sapi dan kerbau, yakni, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), Brusellosis, Antraks, Penyakit Jembrana dan Septicaemia Epizootica (SE) atau penyakit ngorok.

Saat ini, ungkap Agung, PMK dan LSD masih menjadi tantangan terbesar, terutama di wilayah dengan lalu lintas ternak tinggi seperti Pulau Jawa. Akan ada dampak ekonomi jika PHMS tidak dikendalikan secara efektif.

"Kerugian akibat PMK secara kumulatif bisa mencapai Rp38,6 triliun per tahun. Penyakit menular lainnya bisa mencapai Rp5,2 triliun per tahun," katanya.

Penyakit-penyakit tersebut, lanjut Agung, juga mengancam stabilitas harga, karena mengganggu rantai pasok daging dan susu, serta berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional.

Agung menambahkan, untuk tahun 2026, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan 4 juta dosis vaksin PMK yang didistribusikan ke 29 provinsi endemik. Distribusi dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko yakni 80% untuk zona merah (pemberantasan), 15% untuk zona kuning (pengendalian), 5% sebagai stok cadangan (buffer stock) nasional untuk respons cepat kasus baru.

Periode vaksinasi serentak tahap pertama, berlangsung pada Januari hingga Maret 2026, dan dilanjutkan pada bulan Juli dan Desember. Hingga saat ini, 1,2 juta dosis telah didistribusikan ke berbagai provinsi.

Meskipun jumlah dosis tersebut masih di bawah angka kebutuhan ideal sebesar 5,8 juta dosis, pemerintah optimis melalui skema vaksinasi mandiri, bantuan mitra, dan CSR. Untuk wilayah DIY, Kementan mengalokasikan 104.000 dosis vaksin, di mana vaksinasi massal telah dimulai di Kabupaten Sleman.

Agung menambahkan, saat ini, tren kasus PMK dilaporkan terus melandai dengan rata-rata harian hanya 20 kejadian di seluruh provinsi endemik. Pemerintah berkomitmen terus menekan laju kasus, terutama menjelang hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha.

"Sinergi adalah kunci untuk memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada daging serta susu nasional," ujarnya.