Pemkab Sleman Seriusi Mitigasi Bencana, Berikut Langkahnya

  • 28 Jan 2026 09:34 WIB
  •  Yogyakarta

RRI.CO.ID, Sleman - Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Kabupaten Sleman berada pada kelas risiko sedang dengan indeks 73. Menyikapi hal tersebut, Bupati Sleman Harda Kiswaya menegaskan bahwa kewaspadaan tidak boleh lengah, mengingat wilayahnya memiliki kawasan rawan bencana Gunung Merapi.

Harda menyampaikan, upaya kesiapsiagaan yang dibangun Pemerintah Kabupaten Sleman tidak semata-mata berfokus pada respons saat bencana terjadi, tetapi juga menekankan pada penguatan kapasitas masyarakat sebelum terjadi bencana.

“Oleh sebab itu, sebanyak 86 kelurahan di Kabupaten Sleman telah ditetapkan sebagai Kelurahan Tangguh Bencana. Masyarakat didorong untuk memahami risiko di wilayahnya, mengetahui jalur evakuasi, serta memiliki kemampuan dasar mitigasi bencana,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Selain itu, Pemkab Sleman juga mengembangkan Satuan Pendidikan Aman Bencana guna menanamkan kesadaran kebencanaan sejak dini. Upaya tersebut diperkuat dengan peran komunitas relawan yang jumlahnya telah mencapai ribuan orang dan tersebar di berbagai wilayah rawan bencana.

Dalam aspek sarana dan prasarana, Pemkab Sleman telah menyiapkan lokasi pengungsian, ruang lindung darurat, serta berbagai peralatan pendukung penanggulangan bencana yang secara berkelanjutan dilakukan perawatan. Jalur evakuasi pun terus ditingkatkan agar dapat digunakan secara cepat dan aman saat kondisi darurat.

“Kami menyadari bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor krusial dalam mengendalikan risiko korban jiwa maupun kerugian harta benda,” katanya.

Seiring perkembangan teknologi, Pemkab Sleman juga mengembangkan pemanfaatan sistem berbasis digital melalui aplikasi SIMANTA (Sistem Informasi Manajemen Tanggap Bencana) yang dikelola oleh Badan Penaggunalangan Bencana Daerah (BPBD).

Aplikasi tersebut berfungsi sebagai sarana informasi dan pelaporan kebencanaan, panduan tanggap darurat, serta penyediaan peta zona aman yang dapat diakses oleh masyarakat. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem peringatan dini sekaligus peningkatan literasi kebencanaan di tengah masyarakat.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....