RRI.CO.ID, Bantul – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Bantul Tingkat Kapanewon Tahun 2027, di Kapanewon Dlingo, Senin, 26 Januari 2026. Fokus Musrenbang kali ini adalah pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran perangkat daerah, Panewu, unsur Forkopimkap, perwakilan kalurahan, tokoh masyarakat, dan para pemangku kepentingan tersebut, menjadi sarana menyerap berbagai usulan terkait pembangunan. Sehingga aspirasi masyarakat dari tingkat kalurahan dapat sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah.

Forum tersebut pun dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta. Dalam sambutannya Aris menyatakan, Musrenbang merupakan ruang dialog untuk merumuskan solusi terkait permasalahan pembangunan di kapanewon.

“Melalui Musrenbang ini, kita harapkan lahir kesepakatan atas berbagai solusi pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Pembangunan di tingkat kapanewon juga harus terintegrasi dengan pembangunan wilayah dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah agar pelaksanaannya tepat sasaran,” ucapnya.

Aris berharap agar perencanaan pembangunan yang disusun dapat menjawab kebutuhan masyarakan dan diimplementasikan secara efektif. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik.

“Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, Kapanewon, Kalurahan, serta seluruh pemangku kepentingan guna mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Panewu Kapanewon Dlingo Marji Hidayat menyatakan, wilayahya memiliki beragam destinasi wisata yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Menurutnya, potensi tersebut juga didukung dengan kekayaan budaya serta produk kreatif lokal yang terus berkembang.

“Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi ruang partisipatif untuk menyatukan aspirasi dan komitmen bersama, sehingga perencanaan pembangunan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya.