RRI.CO.ID, Yogyakarta - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan transportasi nasional yang berkelanjutan. MTI hadir dengan menempatkan diri sebagai mitra strategis dalam mendorong sistem transportasi.

Ketua Umum MTI Pusat periode 2025–2028 Haris Muhammadun, mengatakan MTI hadir sebagai wadah yang mempertemukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai penerima kebijakan. Menurutnya, keberadaan MTI di tengah-tengah antara pemerintah dan masyarkat menjadi penting untuk mengolah dan menjembatani kebutuhan serta harapan publik.

“Jadi paling enggak kebutuhan dan keinginan terhadap masyarakat akan bagusnya transportasi yang ada itu bisa terwadahi atau bisa terfasilitasi melalui MTI,” ucapnya saat ditemui usai acara pelantikan pengurus MTI DIY pada Jumat 24 Januari 2026 di Gedung Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Senada dengan Haris, Ketua MTI Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terpilih periode 2025–2028, Noor Mahmudah, menyampaikan MTI DIY akan berperan sebagai sparring partner pemerintah daerah dalam pengembangan sektor transportasi. Dalam hal ini, MPI akan mengisi ruang kosong yang belum tertangani secara optimal khusnya dalam pengembangan dan kebijakan transportasi.

“Kita berdiri bersama dengan para pengguna trasnportasi dengan harapan-harapan yang mereka inginkan. Semoga kebijakan yang ada selaras juga dengan keinginan masyarakatnya,” ucapnya.

Noor menyampaian langkah awal yang akan dilakukan dikepemimpinannya adalah konsolidasi internal organisasi untuk menyamakan visi serta pembagian tugas sesuai keahlian dan kompetensi masing-masing anggota, agar MTI DIY dapat berjalan secara efektif dan adaptif. Selain itu, pihaknya juga berencana melakukan silaturahmi dengan Pemerintah Daerah DIY, termasuk kepada Gubernur DIY, guna membahas skala prioritas transportas.

Sebagai informasi, MTI telah lahir dan tersebar di 21 wilayah di Indonesia serta memiliki sembilan Forum Diskusi Transportasi. MTI sebagai organisasi profesi ini, menghimpun para pakar, akademisi serta birokrat yang terdorong oleh kesadaran tanggungjawab sosialnya.