Sebarluaskan Siaran Digital, RRI Yogyakarta Bersinergi dengan Pemkab Kulon Progo

KBRN, Kulon Progo: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Yogyakarta berupaya mempererat sinergi dengan seluruh pemerintah daerah di lima kabupaten/kota yang ada DIY.

Melalui kerja sama yang erat maka diharapkan berbagai informasi dari daerah termasuk Kulon Progo dapat tersampaikan dengan baik ke publik.

Kepala LPP RRI Yogyakarta Arlin Setyaningsih mengatakan, sinergi terbaru yang dilakukan dengan memperkenalkan penyiaran radio digital secara luas. Pada Rabu (28/5/2025) besok, rencananya pemangku kebijakan di DIY akan diundang ke Auditorium RRI Yogyakarta terkait distribusi receiver radio digital dan radio DRM untuk kepentingan tanggap bencana.

"Itu dikarenakan RRI sebagai pengelola MUX frekuensi. RRI juga sudah memulai untuk penyiaran radio digital. Kami sudah punya pemancar radio DRM di Kaliurang, kemudian radio DAB di Kotabaru," ucap Arlin, di Kantor Bupati Kulon Progo, Senin (26/5/2025) siang.

Menurut Arlin, receiver radio digital masih cukup mahal. Maka dari itu RRI kemudian mendistribusikan secara gratis pada stakeholder, baik itu kepala daerah, sekda, camat, lurah, dan pendengar. Receiver yang dibagikan sekitar 148 unit radio.

Melalui alat yang dibagikan ini, RRI berharap semakin banyak alternatif hiburan yang bisa diterima oleh masyarakat, melalui penyiaran digital.

"Saat ini juga di frekuensi kita di Radio Digital RRI itu sudah ada delapan radio swasta juga yang bergabung di Radio Digital kami. Kami juga berharap RRI dapat meningkatkan kerjasama, sinergitas dengan seluruh pemerintah daerah di DIY. Kita bisa memberikan informasi-informasi yang akurat, progres dari pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah," katanya.

Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan mengapresiasi langkah-langkah yang diambil RRI dalam memberi layanan informasi dan hiburan ke masyarakat.

Kulon Progo, jelas Agung, masih menghadapi realita keterbatasan anggaran pada saat ini. Oleh karena itu, peran sektor swasta akan terus coba ditingkatkan.

"Anggaran murni nanti untuk yang dari negara APBD maupun APBN, hanya untuk infrastruktur untuk pemberdayaan, kita harus pintar-pintar menggandeng masyarakat atau pihak ketiga. Salah satunya untuk sektor wisata. Infrastruktur ini memang masih miliki PR yang sangat banyak dan kami memang harus cepat," ujar Agung. (hrn/atang)