KBRN, Yogyakarta: Para korban yang tergabung dalam perkumpulan pemilik penghuni satuan rumah susun (P3SRS) Malioboro City kembali menggelar aksi untuk mendapatkan hak kepemilikan atas unit apartemen yang telah dihuninya lebih dari 8 tahun.

Membawa serta 8 gerobak sapi P3SRS menggelar aksi dari tugu Pal Putih Yogyakarta menuju kantor Gubernur DIY, untuk melanjutkan ke Gedung Agung, Istana Kepresidenan Yogyakarta. P3SRS Malioboro City berharap 100 hari kerja Presiden Prabowo dan Gibran memberikan atensi kasus ini.

Koordinator aksi Edi Hardiyanto mengatakan, aspirasi yang membawa turut serta gerobak sapi dilakukan dari Tugu Pal Putih Yogyakarta menuju Kantor Gubernur DIY menjadi simbol perjuangan rakyat untuk mendapatkan hak-haknya.

"Gerobak sapi adalah simbol kami sebagai rakyat jelata yang terus berjalan meski tertatih-tatih. Itu merupakan kunci untuk mendapatkan legalitas kepemilikan unit apartemen yang sudah dibayar lunas oleh para korban," kata Edi

Edi mengharapkan, perjuangan yang telah lama dilakukan inipun mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah, maupun pemerintahan dalam kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk turut menyoroti terkait perizinan yang sampai saat ini belum kelar proses penerbitan Sertifikat laik fungsi (SLF).

Edi menyebutkan SLF ini sebagai pintu masuk menuju legalitas kepemilikan pertelaan, akta jual beli dan SHM SRS, dimana itu merupakan legalitas yang diharapkan para pemilik ada suatu kejelasan dan kepastian.

"Kami berharap Gubernur DIY turut atensi kasus ini agar terang benderang dan memiliki kepastian hukum dan para korban dapat segera memiliki legalitas kepemilikan yang selama ini di nantikan," ucap Edi.

Sekretaris P3SRS Malioboro city Budijono mengharapkan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang berada di daerah, dapat mengakomodir apa yang menjadi tujuan utama para korban mafia tanah inti hosmed. Ia juga berharap, agar Presiden yang baru Prabowo dan Gibran memberikan atensinya, agar kasus Malioboro City dapat terselesaikan.

"Jangan sampai mafia tanah diberikan ruang khusus, karena ini pengembang hitam yang merusak investasi di Sleman dan Jogja, sudah banyak buktinya dan korbannya. Mohon agar Kapolda, Kapolri, dan jajaran terkait untuk kawal kasus ini jangan didiamkan saja karena banyak korbannya," kata Budijono.

Gerobak sapi yang dibawa turut serta diungkapkan Budijono, menjadi sebuah simbol perjuangan, meski tertatih-tatih namun tidak akan lelah berjuang untuk mendapatkan haknya.

"Kami tidak akan menyerah dan akan tetap berjalan biarpun harus tertatih-tatih, tapi akan sampai tujuan utama kami yakni keadilan dan kepastian hukum serta perizinan SLF, yang sampai saat ini sangat lamban prosesnya di DPUPKP. Kami berharap agar proses SLF di DPUPKP dapat di segerakan jangan di persulit dan dicari cari kekurangannya," ujar Budijono.(Yan/par)