RRI.CO.ID, Yogyakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tengah menyiapkan aturan resmi terkait sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) momen Hari Raya Idulfitri. Meski skema Work From Anywhere (WFA) direncanakan bakal tersedia, tetapi pelayanan langsung kepada masyarakat dipastikan tetap menjadi prioritas utama.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta Subarjilan mengatakan saat ini Surat Edaran (SE) terkait pengaturan kerja ASN pada momen Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah tengah dalam proses finalisasi di meja Sekretaris Daerah (Sekda). Menurutnya, kebijakan yang diterapkan pada Lebaran tahun ini tidak akan jauh berbeda dengan aturan yang pernah diberlakukan pada akhir 2025 lalu.

"SE-nya sudah dinaikkan ke Pak Sekda, ini belum turun. Jadi nanti kita nunggu, nunggu SE-nya," katanya.

Subarjilan menambahkan, jika berkaca dari pengaturan kebijakan WFA pada tahun sebelumnya ASN bisa melakukan WFA paling banyak 25 persen dari jumlah total ASN di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu juga ada pengaturan jumlah hari yang bisa digunakan ASN pada saat WFA, termasuk izin WFA tidak bersifat otomatis, melainkan tergantung pada kebijakan kepala unit kerja masing-masing yang memahami komposisi pegawainya.

"Jadi tidak semua ASN, hanya boleh maksimal dua hari kerja itu ngambil WFA," ucapnya.

Subarjilan menyebutkan, kebijakan WFA ini dimungkinkan tidak bisa diterapkan pada bagi unit-unit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa ASN di tingkat wilayah seperti Kemantren, cenderung tetap masuk 100 persen demi menjaga kualitas layanan.

"Utamanya kan memang pelayanan kepada masyarakat. Sehingga kalau pegawainya yang melayani tidak ada, kan itu nggak bisa, tetap pelayanan tetap harus jalan, tidak boleh mengganggu kegiatan dinas," ujarnya.

Subarjilan juga mengungkapkan, pada periode sebelumnya, minat ASN untuk mengambil WFA tergolong rendah karena tingginya kesadaran untuk tetap hadir di kantor, terutama pada sektor pelayanan publik. Hal ini agar pelayanan publik tetap harus jalan, dan jangan sampai terganggu.