RRI.CO.ID, Yogyakarta – Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Rohmat Marzuki, mengajak 314 mahasiswa baru Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil peran aktif dalam menjaga dan memulihkan hutan Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan saat kegiatan PIONIR Pelestari yang berlangsung di Selasar Gedung IFFLC Fakultas Kehutanan, Kamis, 6 Agustus 2026.

Hadir sebagai Wakil Menteri Kehutanan sekaligus alumnus Fakultas Kehutanan UGM, Rohmat mengenang masa-masa awal perkuliahannya ketika melihat semangat para mahasiswa baru. Ia mendorong para rimbawan muda memanfaatkan masa studi untuk membangun kompetensi akademik sekaligus memperkuat pengalaman organisasi sebagai bekal menghadapi dunia kerja.

Selama menjadi mahasiswa, Rohmat mengaku aktif mengikuti berbagai organisasi, perlombaan, hingga kepanitiaan. Pengalaman tersebut, menurutnya, membentuk kemampuan kepemimpinan, mengasah soft skill, serta memperluas jejaring yang kemudian mendukung perjalanan kariernya.

Meski demikian, ia mengingatkan mahasiswa agar tetap mampu menjaga keseimbangan antara aktivitas organisasi dan kewajiban akademik. Ketertarikannya pada dunia kehutanan, kata Rohmat, tumbuh sejak kuliah melalui keterlibatan dalam penelitian, praktik lapangan di Perhutani, hingga kegiatan bersama lembaga swadaya masyarakat.

“Pengen tahu dan ingin mencoba, sehingga ketika saya masuk kementerian sudah familiar dengan lapangan,” ujarnya.

Rohmat menjelaskan Indonesia memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo, serta menjadi salah satu negara dengan kekayaan flora dan fauna tertinggi. Kondisi tersebut menjadikan sektor kehutanan Indonesia mendapat perhatian besar dari dunia internasional, termasuk dalam bentuk berbagai peluang kerja sama.

“Atensi dari dunia itu banyak sekali sehingga kerja sama internasional juga banyak," ujarnya.

Menurutnya, meningkatnya perhatian global terhadap isu kehutanan membuka prospek karier yang semakin luas bagi lulusan kehutanan, baik di instansi pemerintah, sektor industri, lembaga swadaya masyarakat, maupun organisasi internasional.

"Jadi sangat banyak, ya, peluang untuk lulusan kehutanan," katanya.

Ia juga menyoroti besarnya potensi ekosistem mangrove dan gambut Indonesia dalam menyerap karbon sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim. Karena itu, pengelolaan kedua ekosistem tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.

"Mangrove, gambut, menyerap karbon lebih besar daripada di daratan. Luar biasa kekayaan kehutanan di Indonesia. Kita harus kelola dan tidak bisa sendiri, melainkan harus berkolaborasi dengan masyarakat dan berbagai pihak," ujarnya.

Rohmat menilai dampak perubahan iklim semakin nyata sehingga pengelolaan hutan ke depan perlu diarahkan pada pendekatan restoratif. Ia mendorong mahasiswa mulai mempelajari isu karbon sebagai bagian dari tantangan pengelolaan kehutanan masa depan.

"Sekarang ini perubahan iklim sangat nyata. Kita butuh pengelolaan hutan yang tahan terhadap iklim. Kedepannya kita fokuskan kepada restoratif. Pesan saya, teman-teman bisa belajar soal karbon juga," katanya.

Selain itu, Rohmat menekankan pentingnya penguasaan teknologi, mulai dari teknologi informasi, sistem spasial, penginderaan jauh, hingga kecerdasan buatan (AI), sebagai kompetensi yang semakin dibutuhkan dalam pengelolaan hutan modern.

“Kalian mahasiswa harus adaptif. Bukan hanya terhadap lingkungan kampus, tetapi juga adaptif dengan perkembangan teknologi yang ada. Teknologi informasi, teknologi spasial, penginderaan jauh, AI. Itu harus kalian pelajari, kalian kuasai,” ujarnya.

Ia mencontohkan pemanfaatan teknologi di Kementerian Kehutanan melalui sistem early warning berbasis citra satelit dari BRIN dan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk mendeteksi pembukaan lahan di kawasan hutan. Selain itu, drone juga dimanfaatkan untuk memantau populasi, habitat, dan wilayah jelajah satwa liar.

Menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai deforestasi, Rohmat menjelaskan bahwa istilah tersebut tidak mencakup penebangan pada hutan tanaman industri yang disertai penanaman kembali sesuai siklus produksi. Menurutnya, deforestasi lebih mengacu pada hilangnya tutupan hutan akibat aktivitas ilegal seperti pembalakan liar, perambahan, dan kebakaran hutan.

Rohmat menyebut Indonesia masih memiliki sekitar 6,6 juta hektare lahan kritis di dalam kawasan hutan dan sekitar 5,6 juta hektare di luar kawasan hutan. Melalui program rehabilitasi yang dijalankan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), mahasiswa didorong terlibat langsung dalam upaya pemulihan kawasan hutan.

“Adik-adik mahasiswa yang mau belajar ilmu, kalian ingin berkontribusi nyata, mari bersama dengan Kementerian Kehutanan melalui BPDAS untuk ikut terlibat dalam penanaman,” ujarnya.