RRI.CO.ID, Yogyakarta - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Mendasmen) mengimbau bagi siswa khususnya yang jarak rumah dengan sekolah dekat untuk jalan kaki atau bersepeda. Imbauan berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah ini terutama bagi para siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah, guna menghemat energi (penggunaan BBM) dampak dari konflik global di Timur Tengah selain mengurangi polusi.

Salah satu orang tua siswa Baharuddin Kamba mengatakan, kebijakan yang baru sebatas imbauan tersebut sebagai langkah positif, namun perlu diarahkan agar lebih strategis. Bahkan jika memang mendesak bisa dimulai dari pejabat publik terlebih dahulu untuk memberikan contoh kepada masyarakat.

"Jangan masyarakat terus dijadikan percontohan atas kebijakan pemerintah," katanya, Selasa, 31 Maret 2026.

Kamba menilai, imbauan jalan kaki ataupun bersepeda ke sekolah terutama jarak dekat tersebut memiliki nilai positif terutama dalam menerapkan pola hidup sehat, mengurangi polusi serta menghemat penggunaan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun kebijakan yang baru sebatas imbauan itu seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai momentum yang lebih besar, yakni memperkuat penggunaan transportasi umum di Kota Yogyakarta, misalnya.

Kamba yang juga aktivis sosial ini mengungkapkan, salah satu persoalan utama di Kota Yogyakarta adalah kemacetan lalu lintas, terutama pada jam berangkat sekolah maupun pulang sekolah, karena berbarengan dengan orang berangkat ke kantor maupun pulang dari kantor. Sementara kapasitas jalan dengan jumlah kendaraan tidak seimbang.

"Karena jumlah kendaraan terus bertambah sementara ruas jalan yang terbatas. Sehingga tawaran yang dapat dijadikan solusi adalah bertransformasi ke transportasi publik yang aman dan nyaman bagi semua, termasuk bagi penyandang disabilitas," ucapnya.

Kamba menyebutkan, momentum penghematan energi dampak dari geopolitik Timur Tengah seharusnya tidak hanya berhenti pada imbauan bagi siswa berjalan kaki ataupun bersepeda ke sekolah khususnya jarak dekat, tetapi juga dapat menjadi budaya penggunaan transportasi publik yang aman dan nyaman bagi semua orang. Ia juga mendorong, agar pejabat publik di DIY menjadi pelopor penggunaan transportasi publik seperti Bus TransJogja.

"Kalau pun ada sejumlah pejabat publik di DIY bersedia bersepeda ke kantor itu lebih baik tetapi jangan hanya sebatas simbolik dan sesaat saja," ujarnya.