RRI.CO.ID, Yogyakarta – Rencana kebijakan pemerintah yang melontarkan wacana untuk mengangkat pegawai inti pada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mendapatkan respons beragam. Termasuk di Kabupaten Gunungkidul yang menjadi salah satu daerah termiskin di DIY.

Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gunungkidul sendiri saat ini terdapat 49 SPPG. Menanggapi wacana yang berkembang, anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, Ery Agustin, mengatakan, pengangkatan Kepala SPPG, ahli gizi dan akuntan menjadi P3K harus diperhatikan secara detail.

“Apabila ini menjadi beban kabupaten atau kota pasti akan menyulitkan, dimana kondisi keuangan APBD ini sangat sulit ya,” ujar Ery, Kamis, 22 Januari 2026.

Ery menambahkan, kondisi APBD Gunungkidul sendiri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ia nilai masih kurang alias minus. Terlebih lagi dengan adanya kebijakan pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang telah dimulai akhir tahun lalu.

Menurut Ery, jika pengangkatan P3K itu akan dibebankan kepada daerah maka tidak memungkinkan apabila ditambah dengan beban pembayaran gaji terhadap pegawai SPPG atau Dapur Gizi yang diangkat menjadi P3K.

“Sehingga tentunya kami di daerah berharap kebijakan ini ditunda sampai dengan ada kebijakan terbaru misalnya dicover oleh APBN, tapi jika dibebankan kepada APBD tentu akan kita tolak,” kata Ery.

Sementara itu, Komandan Kodim 0730/Gunungkidul, Letkol Inf Alfian Yudha Praniawan enggan berkomentar tentang wacana yang tengah berkembang saat ini. Alfian mengaku, kebijakan ini merupakan wewenang langsung Badan Gizi Nasional.

“Kita tidak paham mengenai hal ini, takutnya nanti salah,” katanya, singkat.

Sejauh ini Kodim 0730/Gunungkidul turut memberikan pengawasan terhadap keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut demi memastikan, program ini tepat sasaran dengan memberikan layanan terbaik.