RRI.CO.ID, Yogyakarta - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta (DP3AP2KB) mencatat kepesertaan Keluarga Berencana (KB) aktif di Kota Yogyakarta per Desember 2025 mencapai 58,19 persen dari total 36.853 pasangan usia subur (PUS). Tercatat minat terhadap Metode Operasi Pria (MOP) meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir.

Kepala Bidang KB dan Pembangunan Keluarga DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Herristanti mengatakan, sepanjang tahun 2025, tercatat 1.979 PUS menjadi akseptor KB baru. Angka ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam program KB terus bertambah.

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih mendominasi di Kota Yogyakarta, dengan jenis yang paling banyak dipilih adalah IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim.

"Sejak dulu kalau di tingkat DIY, Kota Yogyakarta paling tinggi memang MKJP, terutama IUD,” katanya, Jumat, 27 Februari 2026.

Selain IUD, Herristanti mengungkapkan, penggunaan implan juga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Bahkan, minat terhadap Metode Operasi Pria (MOP) meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir.

Peningkatan ini tidak lepas dari sosialisasi berjenjang melalui kader KB di tingkat kemantren, kelurahan hingga RT, serta pemanfaatan momentum seperti Hari Keluarga Nasional, Hari Kontrasepsi Sedunia, dan Hari Ibu. DP3AP2KB juga menghadirkan inovasi berupa insentif bagi peserta kontrasepsi mantap (MOP dan MOW) melalui dukungan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan APBD.

Program bertajuk “Sarung Tomi” (Satu Juta untuk MOP dan MOW) memberikan insentif Rp1 juta bagi peserta yang memenuhi syarat, sebagai kompensasi pengganti biaya hidup sementara serta mendukung pemulihan pasca tindakan.

“Khusus MOP dan MOW, reward ini kami berikan bagi warga ber-KTP dan berdomisili Kota Yogyakarta. Antusiasmenya meningkat, bahkan tahun lalu kuota harus ditambah,” ujarnya.

Meski demikian, Herristanti menyampaikan, layanan kontrasepsi secara umum tetap terbuka bagi masyarakat luar kota. Untuk MKJP seperti IUD dan implan, warga luar daerah tetap dapat dilayani dengan koordinasi antar wilayah untuk pencatatan data.

Herristanti menambahkan, layanan KB rutin di fasilitas kesehatan kini justru lebih efektif dibanding kegiatan massal. Sejumlah puskesmas dan klinik membuka layanan KB secara berkala dan dapat mengklaim dana operasional melalui BOKB.

“Karena layanan rutin tersedia, masyarakat punya banyak pilihan. Jadi kegiatan massal satu hari kadang tidak terlalu ramai,” ujarnya.

Untuk kontrasepsi mantap (MOP/MOW), DP3AP2KB menerapkan proses skrining ketat. Pertimbangannya meliputi usia istri tidak lebih dari 49 tahun, jumlah anak umumnya lebih dari dua, tidak memiliki balita, kondisi keluarga harmonis, serta adanya persetujuan kedua pasangan melalui informed consent.

“Karena ini kontrasepsi mantap, pasangan benar-benar harus sudah mantap tidak ingin menambah anak. Tidak semua permintaan bisa langsung disetujui, ada proses skrining dan konsultasi,” ujarnya, menjelaskan.

Meski Total Fertility Rate (TFR) Kota Yogyakarta sudah di bawah dua, program KB tetap menjadi prioritas. Herristanti menekankan, KB bukan hanya soal menekan angka kelahiran, tetapi juga mengatur jarak kehamilan, mencegah stunting, menjaga kesehatan reproduksi ibu, hingga menurunkan risiko komplikasi jangka panjang seperti osteoporosis.

“KB bukan hanya soal jumlah anak, tetapi kualitas pengasuhan dan kesehatan ibu,” katanya, menjelaskan.

Herristanti juga mengimbau, agar masyarakat tidak hanya mengandalkan metode tradisional yang memiliki tingkat kegagalan lebih tinggi. Pemerintah telah menyediakan berbagai pilihan metode KB modern secara gratis.

“Jangan menunggu ada masalah baru ingat KB. Manfaatkan layanan yang ada untuk merencanakan keluarga yang sehat dan sejahtera,” ujarnya, mengakhiri.