RRI.CO.ID, Yogyakarta – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta bersama UPKM/CD Bethesda YAKKUM melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Pengendalian Terpadu HIV dan AIDS di wilayah rentan. Kegiatan ini dihadiri sejumlah pihak lintas sektor, mulai dari puskesmas, rumah sakit, kemantren, kelurahan, hingga perwakilan komunitas.  

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo yang hadir dalam acara tersebut mengungkap, jumlah kumulatif kasus HIV di Kota Yogyakarta mencapai 1.799, dengan penambahan 98 kasus baru pada tahun 2025. Angka tersebut tentu bukan jumlah yang kecil dan perlu mendapat perhatian serius.

Hasto menilai, peningkatan kasus HIV/AIDS tersebut berdampak besar, tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga terhadap produktivitas dan kualitas hidup penderitanya. Pemkot Yogyakarta, kata Hasto, terus mendorong penguatan kemitraan lintas sektor dalam pengendalian HIV/AIDS.

“Saya amati tahun 2025 itu naiknya 98 kasus, itu bukan sedikit untuk kasus HIV. Karena dampaknya besar, seperti risiko penularannya, kemudian pengurangan aktivitas dan juga kemampuannya sehingga mengurangi aktivitas pekerjaan dan juga produktivitas,” kata Hasto, Kamis, 5 Februari 2026. 

Dalam kesempatan itu, Hasto kembali menegaskan target “three zero”, yakni nol kematian akibat HIV/AIDS, nol kasus baru, dan nol stigma. Meski mengakui target tersebut tidak mudah dicapai, ia menekankan bahwa cita-cita tersebut harus tetap diperjuangkan.

“Di Jogja kita terus menegakkan three zero. Jadi memang kita harus mencegah adanya kematian karena HIV/AIDS, kemudian kita harus mencegah jangan sampai stigma itu terus berjalan. Jadi kita betul-betul mengurangi stigma itu, kemudian juga kalau bisa tidak ada kasus baru. Itu yang harus diupayakan terus,” ucapnya.  

Ia pun memberikan apresiasi kepada UPKM/CD Bethesda YAKKUM yang turut ambil bagian dalam upaya memerangi HIV/AIDS secara masif, khususnya di wilayah-wilayah rentan.

Sementara itu, Direktur UPKM/CD Bethesda YAKKUM, Wahyu Priyo Saptono mengungkap, kerja sama ini diharapkan dapat menumbuhkan optimisme dalam pengendalian HIV/AIDS. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dengan yayasan yang menangani Orang dengan HIV (ODHIV).

Menurut Wahyu, semangat “three zero” tidak boleh berhenti sebagai jargon, tetapi harus menjadi spirit bersama dalam memperbaiki layanan, khususnya bagi ODHIV, sekaligus mengurangi stigma dan diskriminasi di masyarakat. Ia juga mengapresiasi dukungan Pemkot Yogyakarta, khususnya Dinas Kesehatan, hingga ke tingkat kelurahan.

“Saya kira itu tidak boleh hanya sekedar jargon tapi menjadi semangat, menjadi spirit kita untuk perbaikan yang lebih baik ke depan,” ujar Wahyu.

Selain penandatangan kerja sama, kegiatan ini juga diisi dengan sejumlah paparan, antara lain mengenai epidemi dan kebijakan pengendalian HIV/AIDS dari Dinkes Kota Yogyakarta, pemaparan konsep program pengendalian terpadu HIV/AIDS di wilayah rentan dari UPKM/CD Bethesda YAKKUM, serta materi tentang sinergi lintas pihak dalam pengembangan layanan kesehatan berbasis komunitas yang inklusif.