Dukung UGM, Trah HB II Tolak Ekspansi Kampus Luar Negeri Khususnya Inggris

RRI.CO.ID, Yogyakarta - Pemerintah perlu meninjau ulang ekspansi universitas dari luar negeri yang kian masid masif mendirikan kampus di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini ditegaskan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Wening Udasmoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Komisi X DPR RI, Rabu, 24 Juni 2026.

Prof. Wening mengatakan, peninjauan ulang masuknya perguruan tinggi luar negeri di Indonesia perlu dilakukan. Hal ini mengingat jumlahnya yang kian banyaknya terutama di kota-kota besar, seperti Bandung, Jakarta, hingga Surabaya.

"Ini perlu kita lihat, bermanfaat tidak perguruan tinggi luar negeri masuk ke Indonesia, bagi Indonesia," katanya.

Wening menyebutkan, hadirnya perguruan tinggi luar negeri dinilai semakin menggerus perguruan tinggi yang ada saat ini. Karena jika dilihat dari sisi keberdayaan, perguruan tinggi di Indonesia cukup berdaya ketika bisa dimaksimalkan.

"Pada kenyataan mereka kesini hanya nyari uang. Tidak membuat perguruan tinggi kita bertambah berdaya, karena kita sendiri sebetulnya sudah sangat berdaya, kalau kita maksimal melakukan," ujarnya.

Wening juga mengungkapkan, fenomena yang terjadi bertahun-tahun, yakni tentang jumlah lulusan SMA yang masuk perguruan tinggi masih terbilang kecil. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, agar jumlahnya bisa meningkat dan perguruan tinggi Indonesia semakin berdaya.

"Bertahun-tahun, berpuluh tahun, jumlah mahasiswa SMA itu hanya 30 sampai 35 persen setiap tahunnya. Menurut saya pemerintah mungkin memperluas jangkauan beasiswa agar siswa SMA yang masuk perguruan tinggi itu tidak hanya 30 sampai 35 persen, tetapi bisa mungkin 50 sampai 60 persen baik masuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta," ucapnya.

Terpisah dukungan pengkajian masuknya perguruan tinggi dari luar negeri juga hadir dari pegiat sejarah. Kekhawatiran dari sisi tata kelola pendidikan tersebut berkaitanan erat dengan gugatan moral dari para penjaga sejarah.

Perwakilan Trah Sultan HB II, yang juga Ketua Yayasan Vasatii Socaning Lokika Fajar Bagoes Poetranto, dengan tegas menolak kolaborasi ini dan mengutuk pemberian "karpet merah" kepada institusi pendidikan asal Inggris.

Fajar Bagoes Poetranto mengingatkan Pemerintahan Prabowo Subianto, akan luka lama tragedi Geger Sepehi 1812. Pada peristiwa kelam itu, pasukan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles menjarah secara masif ribuan manuskrip kuno, kitab ilmu pengetahuan, dan kekayaan peradaban dari Keraton Yogyakarta.

"Hingga hari ini, dokumen-dokumen fisik asli yang menyimpan fondasi intelektual Nusantara tersebut masih disandera di British Library. Inggris dinilai tidak memiliki iktikad baik karena sejauh ini hanya mengembalikan naskah tersebut dalam bentuk salinan digital atau foto," katanya, menjelaskan.

Bagi Trah Sultan HB II, sangat menciderai moral jika Indonesia membiarkan Inggris mengeruk keuntungan dari sektor pendidikan di tanah air. Sementara di lain sisi warisan ilmu pengetahuan asli milik leluhur kita sendiri, enggan mereka kembalikan.

Tuntutan konkret bagi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yakni menggunakan izin operasional kampus asing sebagai alat posisi tawar (bargaining power) diplomasi negara.

Masyarakat luas kini mendesak pemerintah Prabowo Subianto agar tidak tergiur dengan dalih investasi pendidikan global. Publik meminta agar pintu investasi bagi seluruh universitas Inggris ditutup rapat sebelum Kerajaan Inggris melakukan restitusi budaya total dengan memulangkan seluruh manuskrip fisik asli milik Indonesia.

Tanpa adanya regulasi proteksi dalam negeri yang ketat serta penyelesaian utang sejarah yang tuntas, kehadiran kampus-kampus Inggris di Indonesia hanya akan menjadi simbol kolonialisme gaya baru yang merusak marwah dan kedaulatan bangsa.