RRI.CO.ID, Yogyakarta – Aparatur Sipil Negara (ASN) didorong untuk semakin mengedepankan pemanfaatan data dalam proses perumusan kebijakan. Hal tersebut disampaikan dalam Webinar ASN Belajar yang diselenggarakan oleh BPSDM Jawa Timur pada Kamis, 9 April 2026 dengan tema Smart Data, Smart Policy: Strategi Pengambilan Kebijakan Berbasis Data.

Dalam webinar tersebut, Plt. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Budi Prawira menekankan bahwa transformasi birokrasi harus didukung oleh kebijakan berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, data menjadi fondasi penting dalam menciptakan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

"Arah reformasi birokrasi saat ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya responsivitas birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta efektivitas penggunaan anggaran. Selain itu, pengelolaan ASN juga harus berorientasi pada peningkatan disiplin, produktivitas, dan kompetensi," katanya.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah permasalahan terkait pengelolaan data dalam kebijakan. Di antaranya adalah aspek efisiensi, relevansi, dan integritas data yang belum optimal. Tantangan ini berdampak pada proses perumusan hingga pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam reformasi birokrasi dan manajemen kinerja pemerintah.

Lebih lanjut disampaikan, laporan kinerja pemerintah pusat (LKjPP) menjadi salah satu instrumen penting dalam menilai capaian kinerja sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan ke depan. Namun, masih ditemukan berbagai kendala seperti belum optimalnya keterkaitan antar indikator kinerja, keterbatasan sistem informasi terintegrasi, serta belum meratanya kualitas penyajian data antar kementerian dan lembaga.

Permasalahan lainnya juga mencakup kurangnya pemahaman terkait pentingnya kolaborasi antar unit kerja maupun antar instansi. Padahal, keberhasilan pencapaian indikator pembangunan tidak hanya bergantung pada satu pihak, melainkan hasil sinergi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta.

Sebagai langkah strategis, pemerintah mendorong penerapan kebijakan “Satu Data” guna memastikan keseragaman dan kualitas data. Selain itu, aspek akuntabilitas, ketersediaan data yang relevan, serta optimalisasi pemanfaatan data juga menjadi fokus utama dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.