Pada Forum GFIP, Menkum Lantang Suarakan Keadilan dan Transparansi Royalti

RRI.CO.ID, Singapura - Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmennya akan perjuangan hak royalti bagi pelaku Industri Kreatif Indonesia, dalam pertemuan Global Forum on Intellectual Property (GFIP) pada rangkaian Singapore IP Week 2026 di Singapura, Rabu, 26 Agustus kemarin.

Dalam pidatonya, Supratman menegaskan, Indonesia tidak datang untuk mengemis soal pembagian royalti. “Kami tidak datang untuk mengemis, tapi kami butuh keadilan dan transparansi,” katanya dengan tegas.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Indonesia telah mengajukan Proposal for a Legally Binding International Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment padaforum Standing Committee on Copyright and Related Rights(SCCR) WIPO.

"Isu royalti digital bukan hanya persoalan hukum kekayaan intelektual, tetapi bagian dari agenda pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ekonomi kreatif yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila para pencipta memperoleh penghargaan dan imbalan yang layak atas karya mereka," ucap Menkum, menegaskan.

Dalam kesempatan itu, Supratman juga mengakan ASEAN Plus China dan Korea untuk bersama sama berjuang agar transparansi dan keadilan dalam royalti bisa terwujud. Forum tingkat tinggi di Singapura tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh, antara lain Menteri Hukum merangkap Menteri Kedua Urusan Dalam Negeri Singapura Edwin Tong, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Tan See Leng, Menteri Industri, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan InovasiKamboja Hem Vanndy, Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO) Daren Tang, serta pimpinan Intellectual Property Office of Singapore (IPOS).

Komitmen pembaruan regulasi dan penguatan ekosistem KI ini juga terus digaungkan melalui sinergi dengan media massa, termasuk dalam konteks ASEAN Journalism. Selain dalam bidang musik, Indonesia juga sedang memperjuangkan royalti bagi karya jurnalistik. Kolaborasi aktif dengan insan pers di tingkat regional diharapkan dapat memperluas penyebaran informasi, meningkatkan kesadaranpublik terhadap perlindungan KI, serta memperkuat posisiIndonesia dalam tata kelola kekayaan intelektual di kawasan Asia Tenggara.