KBRN, Yogyakarta: Guru Besar Geopolitik Timur Tengah UGM Profesor Siti Mutiah Setiawati menyampaikan, kritik terhadap solusi dua negara terkait konflik Palestina-Israel. Menurutnya, pendekatan ini justru tidak adil bagi Palestina karena wilayah yang tersisa saat ini hanya sekitar sepertiga dari alokasi dalam Rencana Pembagian PBB tahun 1947.

”Data demografi juga menunjukkan bahwa populasi Palestina dan Israel hampir setara. Namun secara wilayah dan kekuatan, Palestina berada dalam posisi yang sangat dirugikan,” katanya dalam acara seminar di UMY, Rabu (26/6/2025).

Sebagai alternatif, ia mengusulkan solusi _one democratic state_, dimana warga Palestina dan Israel hidup bersama dalam satu negara demokratis dengan hak yang setara. Sistem pemerintahan bisa diatur melalui kesepakatan bersama, sebagaimana diterapkan di Lebanon.

Menurutnya, pendekatan ini lebih adil dan membuka peluang bagi hidup berdampingan secara damai dan inklusif. “Ini bukan hanya tentang wilayah, tapi juga tentang hak dan kemanusiaan,” tegasnya.

Menurutnya, upaya tersebut menjadi refleksi penting bahwa penyelesaian konflik Palestina–Israel membutuhkan pendekatan yang tidak hanya legal-formal. Tetapi juga adil, manusiawi, dan inklusif sesuai dengan nilai-nilai universal kemanusiaan. (r-ws)