Peran Penting Analis Kebijakan Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di DIY

RRI.CO.ID, Yogyakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DIY menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Wilayah (Policy Talks) dengan tema “Strategi Penguatan Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di DIY”. Langkah ini diambil untuk merespons dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menyatakan, posisi Analis Kebijakan saat ini menjadi sangat strategis. Menurutnya, Analis Kebijakan wajib menghadirkan analisis yang komprehensif, berbasis data valid, serta berorientasi pada kepentingan publik yang luas.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kolektif kita untuk memperkuat kapasitas, profesionalisme, serta memperluas wawasan para Analis Kebijakan di DIY. Forum ini diharapkan tidak sekadar menjadi ruang diskusi, melainkan juga menjadi wadah konsolidasi," ujar Agung saat membuka acara di Aula Kanwil Kemenkum DIY, Senin, 15 Juni kemarin.

Agung mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini secara optimal dengan berpartisipasi aktif dan berbagi pengalaman. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu melahirkan gagasan-gagasan strategis yang implementatif dan berkelanjutan dalam proses analisis kebijakan di daerah.

Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa memasuki tahun 2026, Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum berkolaborasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk membentuk Forum Komunikasi Kebijakan (FKK). Sekretariat FKK di tingkat wilayah akan ditempatkan di setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Kanwil Kemenkum DIY Febri Nurdian Satriatama dalam laporannya menerangkan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan peran strategis Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Analis Kebijakan memiliki peran kunci dalam proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan di bidang hukum.

Untuk membedah strategi penguatan tersebut, Policy Talks ini menghadirkan dua narasumber ahli, yaitu Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen dan Kebijakan Publik UGM Prof Agus Heruanto Hadna serta Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Widhi Novianto.

Policy Talks ini digelar secara hybrid dan diikuti para peserta dari sejumlah instansi. Para peserta kegiatan yang mencakup Analis Kebijakan di lingkungan Kanwil Kemenkum DIY, Analis Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-DIY, Analis Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, serta pejabat fungsional lain yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan mengikuti kegiatan ini dengan antusias.