RRI.CO.ID, Sleman - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mengajukan sejumlah usulan terkait pembangunan infrastruktur kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun anggaran 2026. Usulan tersebut mendapat sambutan positif dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam kunjungannya ke Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), serta Direktorat Jenderal Prasarana Strategis pada Senin, 27 April 2026, Bupati Sleman Harda Kiswaya menyampaikan berbagai usulan sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas layanan publik.

Kepada Direktorat Jenderal Bina Marga, Pemkab Sleman mengusulkan penanganan jalan dan jembatan. Hal tersebut mencakup perbaikan jalan rusak yang totalnya mencapai lebih dari 490 km serta penggantian enam unit jembatan.

Sementara kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Pemkab Sleman mengusulkan pembangunan 21 lokasi talud pengaman tebing sungai, peningkatan jaringan irigasi di 58 lokasi, serta pembangunan lima embung baru.

Selain itu, pada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Pemkab Sleman mengusulkan relokasi Pasar Pakem yang dinilai sudah tidak memadai, revitalisasi Stadion Tridadi dan GOR Pangukan, serta pembangunan gedung perpustakaan daerah.

Harda Kiswaya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PU yang telah menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan merespons berbagai usulan tersebut dengan baik. Meski demikian, ia menegaskan masih diperlukan upaya lanjutan melalui koordinasi dengan sejumlah kementerian terkait.

“Alhamdulillah (responsnya, red) sangat baik. Hanya saja kami harus juga menambah langkah-langkah yang harus kami lakukan, koordinasi dengan kementerian terkait. Misalnya Stadion Tridadi saya harus ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya untuk pembangunan pasar Pakem saya ke kementerian perdagangan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya (PPKOSB), Irawanto, menyatakan pihaknya menyambut baik usulan tersebut sebagai bagian dari komitmen menghadirkan infrastruktur publik yang inklusif dan berkelanjutan.

“Penanganan prasarana yang tepat sasaran akan mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara optimal,” ujarnya.