RRI.CO.ID, Surabaya – DPRD Kabupaten Kulon Progo melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Surabaya, Rabu - Jumat, 11 - 13 Februari 2026. Kegiatan ini untuk mempelajari berbagai terobosan dalam pengelolaan kota dan pengembangan ekonomi lokal, serta menggali strategi percepatan investasi dan optimalisasi potensi daerah.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan yang terdiri dari Ketua DPRD Kulon Progo, Ketua Fraksi, Anggota DPRD, BUMD, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM, serta media.

Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin menjelaskan, Surabaya dinilai berhasil melakukan akselerasi investasi dan penataan kota yang terintegrasi, sehingga layak menjadi lokasi studi banding.

"Intinya, kami belajar banyak berkaitan dengan pembangunan industri, optimalisasi BUMD, serta percepatan investasi yang ada di Kota Surabaya," ujarnya.

Salah satu poin menarik dari Surabaya, adalah kebijakan terkait perizinan reklame atau iklan yang dikaitkan dengan pemeliharaan fasilitas publik. Di Surabaya, vendor reklame tidak hanya sekadar membayar pajak, tetapi juga dibebankan tanggung jawab sosial untuk memelihara taman kota.

"Banyak hal tadi, mungkin kaitannya dengan iklan tadi. Iklan-iklan ketika berurusan dengan izin mendirikan bangunan (IMB) juga di sini tidak serta-merta semuanya. Artinya, iklan yang ditempatkan di taman kota yang ada di Surabaya ini, ada satu kewajiban dari vendor reklame untuk bagaimana bisa salah satunya adalah memelihara taman kota, termasuk operasional kebersihan dan sebagainya," ujarnya.

Selain penataan kota, performa Dekranasda Kota Surabaya yang mewajibkan tamu-tamu daerah untuk membeli produk UMKM lokal. Hal ini dianggap sebagai bagian dari langkah menggerakkan ekonomi masyarakat.

Aris mengakui bahwa Kulon Progo masih memiliki kelemahan dalam menempatkan etalase produk lokal. Saat ini, lokasi Dekranasda Kulon Progo yang berada di wilayah Bendungan dinilai kurang strategis untuk menjangkau wisatawan atau tamu daerah.

"Wah, ini bagus sekali yang ada di Kota Surabaya ini, artinya, tamu diwajibkan untuk bagaimana bisa membeli produk-produk UMKM yang ada di Kota Surabaya. Nah, ini ke depan mungkin ya, nanti ada satu kebijakan baru terkait dengan letaknya harus strategis dan pengelolaan yang baik, yang jelas, kita hidupkanlah Dekranasda. Karena itu bagian dari, satu bentuk kegiatan yang menjadi etalase UMKM di Kulon Progo.," ujarnya.

Aris berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah menerapkan kebijakan-kebijakan hasil adaptasi dari Surabaya, mulai dari pengelolaan BUMD yang sehat hingga penataan pariwisata yang lebih modern di Kabupaten Kulon Progo.

Sekretaris Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Surabaya Ahmad Eka Mardijanto, mengatakan, keterbukaan informasi antar-pemerintah daerah merupakan instruksi langsung dari Wali Kota Surabaya.

"Sesuai perintah Mas Wali (Eri Cahyadi), ilmu itu jangan dipendam sendiri. Kebaikan harus disebarkan, Semuanya bermuara pada bagaimana kita melakukan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat," ujar.

Ahmad Eka menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan di Kota Pahlawan tidak hanya bertumpu pada figur pemimpin atau kinerja OPD semata, namun juga terletak pada sinergi seluruh elemen masyarakat.

Pemkot Surabaya menerapkan konsep Pentahelix secara nyata dalam setiap program pembangunan dan memajukan kota. "Surabaya bisa seperti ini karena peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder. Konsep Pentahelix kami terapkan di sini," katanya.

Ahmad Eka merinci bahwa keterlibatan dunia usaha, media massa, akademisi, hingga aparat penegak hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam memajukan Surabaya. "Kami bekerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, media, akademisi, hingga unsur penegak hukum. Ini upaya kami mengoptimalkan sumber daya yang ada di Kota Surabaya," ujarnya.