Forum Parlemen Nyawiji Dorong Kebijakan Daerah Berbasis Bukti

RRI.CO.ID, Yogyakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membentuk Forum Parlemen Nyawiji sebagai ruang kolaborasi antara legislatif, akademisi, organisasi masyarakat sipil, asosiasi, dan media. Forum ini diarahkan untuk memperkuat perumusan kebijakan daerah berbasis bukti (evidence-based policy making).

Forum Parlemen Nyawiji diperkenalkan dalam diskusi publik bertajuk “Dari Kolaborasi Menuju Dampak: Membangun Ekosistem Pengetahuan Kebijakan dan Pembangunan Daerah” yang digelar Sekretariat DPRD DIY pada Jumat, 21 Agustus 2026 di Ruang Rapat Paripurna Lantai 1 DPRD DIY.

Ketua DPRD DIY, Nuryadi, S.Pd., mengatakan kompleksitas persoalan pembangunan di Yogyakarta membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Kolaborasi diperlukan untuk mempertemukan pengetahuan, kepakaran, aspirasi masyarakat, dan proses pengambilan kebijakan.

“Dibutuhkan kolaborasi yang menghubungkan pengetahuan, kepakaran dan perspektif dari berbagai pihak atau collaborative governance. Perguruan tinggi membawakan riset, masyarakat sipil menyuarakan publik, media memperjelas transparansi, sementara DPRD dan pemerintah daerah mengintegrasikannya ke dalam kebijakan yang baik,” ujar Nuryadi di hadapan puluhan peserta dari berbagai elemen masyarakat.

Menurut Nuryadi, Forum Parlemen Nyawiji tidak dibentuk dengan pendekatan top-down. Sebaliknya, forum tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut menentukan bentuk, mekanisme, serta kontribusi masing-masing pihak dalam proses kolaborasi.

Diskusi yang dipandu Ahmad Ma’ruf, S.E., M.Si., menghadirkan Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Dr. Dede Puji Setiono. Dalam sesi tersebut, peserta juga mengikuti polling digital untuk memetakan persoalan yang dianggap paling mendesak di DIY.

Sejumlah isu yang muncul antara lain penanganan sampah regional, standar Upah Minimum Regional dan kesejahteraan pekerja, kemacetan dan transportasi publik, pengangguran remaja, serta tantangan pembentukan karakter generasi muda.

Peserta juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah, khususnya antara kawasan perkotaan dengan sejumlah kabupaten seperti Gunungkidul dan Bantul. Persoalan ketersediaan air bersih dan kesehatan lingkungan turut menjadi perhatian.

Dede Puji menyebut persoalan tersebut sebagai wicked problem, yakni permasalahan yang kompleks dan memiliki banyak dimensi. Keterbatasan sumber daya pemerintah membuat penyelesaiannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

“Ketika berhadapan dengan persoalan yang kompleks, tidak ada satu entitas pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Konsep pergeseran dari government ke governance menjadi kunci, di mana tata kelola kolaboratif mensyaratkan adanya trust (kepercayaan), aturan main yang jelas (institutional design), kepemimpinan fasilitatif, serta pencapaian small wins (kemenangan-kemenangan kecil) untuk menjaga motivasi bersama,” uja Dede.

Relasi eksekutif dan legislatif

Diskusi yang melibatkan akademisi, aktivis NGO, dan asosiasi profesi tersebut juga membahas hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif. Salah satu persoalan yang disoroti yakni ketika pokok-pokok pikiran DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat harus berhadapan dengan keterbatasan birokrasi maupun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi acuan pemerintah daerah.

Akurasi data kemiskinan turut menjadi perhatian. Peserta mempertanyakan kesesuaian antara data penurunan angka kemiskinan dengan kondisi masyarakat di lapangan. Kesulitan mengakses Kredit Usaha Rakyat, regulasi yang dinilai rumit, serta tekanan ekonomi sehari-hari juga disebut masih membutuhkan intervensi lebih optimal.

Melalui Forum Parlemen Nyawiji, akademisi dan masyarakat sipil diharapkan dapat memperkuat riset serta kajian strategis yang berangkat dari persoalan nyata masyarakat, bukan semata-mata berorientasi pada kepentingan administratif.

DPRD DIY berharap forum tersebut dapat memperkuat kontrol publik terhadap kebijakan daerah. Kolaborasi lintas sektor juga diharapkan mampu mempersempit jarak antara proses pembahasan di lembaga legislatif dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan dan anggaran yang ditetapkan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga DIY.