RRI.CO.ID, Yogyakarta – Anggota DPD RI asal DIY Hilmy Muhammad mendorong kolaborasi aktif, antara pemerintah daerah dan DPD RI sebagai representasi daerah. Sebab selama ini, hubungan keduanya belum berjalan sistematis dan masih bersifat insidental.
”Padahal tanpa kolaborasi yang terstruktur, suara daerah akan terus kalah dalam proses pengambilan kebijakan,” katanya, Senin, 27 April 2026. ”Daerah tidak bisa berjalan sendiri. DPD RI juga tidak bisa bekerja maksimal tanpa dukungan daerah.”
Pemerintah daerah perlu aktif menyampaikan data, aspirasi, dan persoalan riil secara terstruktur agar bisa diperjuangkan di tingkat nasional. Kolaborasi ini perlu dibangun secara terstruktur antara pemerintah daerah dan DPD RI.
Serta sistem penyampaian aspirasi berbasis data yang bisa langsung ditindaklanjuti di tingkat nasional. Tanpa itu, suara daerah akan tetap lemah dalam proses pengambilan kebijakan.
Pria yang akrab disapa Gus Hilmy itu juga menyoroti arah regulasi yang justru memperkuat sentralisasi. Perlu ada pencermatan, sehingga dapat memperkuat otonomi daerah.
”Kita perlu ingatkan, agar Hari Otonomi Daerah tidak berhenti sebagai konsep administratif,” ucapnya. ”Penataan regulasi dan fungsi kelembagaan dari daerah harus segera dilakukan agar kemandirian daerah meningkat.”
Dalam konteks penguatan arah otonomi, Ketua Bidang Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY tersebut menegaskan posisi daerah sebagai aktor utama. Gagasan dari daerah untuk Indonesia, perlu ditegaskan dengan ‘dari daerah untuk daerah.
”Ini menunjukkan arah kemandirian,” katanya. ”Daerah harus memegang kendali atas potensi dan prioritas pembangunan yang dijalankan.”
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....