KBRN, Yogyakarta: Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan haji. Hal tersebut diutarakan oleh Gus Irfan ketika memberi pengarahan, Jumat (24/1/2025) kemarin, di Aula Lantai III Kantor Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) DIY.

Kala memberi pengarahan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) di DIY, Gus Irfan menekankan pentingnya penyelenggaraan haji yang profesional demi Tri Sukses Perhajian. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji bagi umat Islam di Indonesia.

“Pengelolaan haji tidak hanya memprioritaskan aspek ibadah, tetapi juga menyentuh dimensi ekonomi dan nilai-nilai peradaban. Presiden Prabowo berpesan tegas agar pengelolaan haji menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas. Ini adalah amanah besar umat Islam yang tidak boleh disalahgunakan,” ujarnya.

Gus Irfan sendiri didampingi Kepala Kanwil Kemenag DIY Ahmad Bahiej dan Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Jauhar Mustofa. Lebih lanjut ia juga memaparkan, BP Haji telah merumuskan strategi utama dalam penyelenggaraan haji yang disebut Tri Sukses Perhajian.

“Strategi ini meliputi tiga pilar yakni sukses dalam pelaksanaan ritual haji, sukses dalam optimalisasi potensi ekonomi, serta sukses dalam membangun peradaban yang berbasis nilai keadaban,” kata dia.

Kepala BP Haji juga mengingatkan agar penyelenggaan haji tak hanya bertujuan mencari keuntungan semata. Meski demikian, Mochammad Irfan Yusuf menyatakan, potensi pemberdayaan ekonomi umat jangan pula diabaikan.

“Penyelenggaraan haji bukan hanya soal ibadah. Ada potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi umat dan pembentukan karakter peradaban,” sambung Gus Irfan.

Saat ini, BP Haji berada dalam masa transisi untuk pengelolaan haji dari Kementerian Agama. Masa transisi ini ditargetkan selesai pada 2025, sehingga mulai 2026, BP Haji akan sepenuhnya menjalankan tugas sebagai badan independen setingkat kementerian. (ros/atang)