RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama Menteri PAN-RB Rini Widyantini secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi Kementerian Hukum (Kemenkum) RI dalam memperkuat akuntabilitas kinerja, mempercepat reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.

Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan, pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum menunjukkan tren yang positif dan terus mengalami peningkatan. “Meski demikian, penguatan integritas organisasi dan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja tetap menjadi faktor utama dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan Masyarakat,” katanya.

Menkum Supratman Andi Agtas menuturkan, pengendalian kinerja menjadi instrumen penting dalam memastikan seluruh program dan kebijakan Kementerian Hukum berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan target pembangunan nasional. Melalui evaluasi dan pengendalian kinerja secara berkala, Kementerian Hukum diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.

“Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik akan menghasilkan layanan hukum yang dipercaya, memberikan kepastian hukum, serta berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Menteri Hukum.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Hukum dan Menteri PANRB juga menyerahkan penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada delapan perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan keberhasilan dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berkualitas.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Nico Afinta selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Erwan Agus Purwanto, para pejabat pimpinan tinggi utama, madya, dan pratama Kementerian Hukum, serta para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari seluruh Indonesia.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DIY Agung Rektono Seto menyampaikan, hasil rapat koordinasi ini menjadi penguat komitmen jajaran Kanwil Kementerian Hukum DIY dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Kanwil Kementerian Hukum DIY berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat melalui penguatan integritas, budaya kerja yang profesional, serta implementasi reformasi birokrasi yang berkelanjutan,” ujar Agung Rektono Seto.

Melalui pelaksanaan pengendalian kinerja yang konsisten, Kanwil Kementerian Hukum DIY optimistis dapat terus mendukung pencapaian target kinerja Kementerian Hukum sekaligus menghadirkan pelayanan hukum yang semakin pasti, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Yogyakarta.