KBRN, Sleman: Para petinggi birokrasi di Bumi Sembada bersama unsur legislatif, menyiapkan diri untuk mencegah potensi korupsi anggaran di tahun depan. Maka di penghujung tahun 2025 ini, mereka berkoordinasi dengan KPK di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Bupati Sleman Harda Kiswaya saat menemui perwakilan lembaga anti rasuah di Gedung Merah Putih Jakarta Selatan menyampaikan keinginannya, untuk menguatkan pengawasan. Termasuk melakukan ”evaluasi tata kelola pemda,” agar birokrasi, ”bebas korupsi,”.

Saat ini menurut Harda, masih banyak celah korupsi yang perlu ditutup, untuk membangun akuntabilitas birokrasi dalam pengelolaan anggaran. Apalagi, upaya memberantas praktik korupsi di pemerintahan ”sudah menjadi agenda nasional,”.

Jika korupsi mampu dicegah, Ketua DPRD Sleman Gustan Ganda yakin, sistem tata kelola anggaran di pemerintah daerah bisa berjalan sesuai arah ”untuk mewujudkan integritas,” katanya saat mengunjungi markas KPK bersama rombongan bupati.

Ia juga mendorong komitmen kuat anti korupsi, baik di kalangan eksekutif, legislatif dan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sleman. Ini semata-mata demi terwujudnya ”sistem pemerintahan yang transparan,” kepada publik.

Maka, pengawasan internal perlu lebih dikuatkan, kemudian digitalisasi layanan publik dan juga peningkatan integritas seluruh ASN lewat pembinaan berkelanjutan. Gustan juga berkomitmen menjalankan pengawasan ”secara terbuka dan akuntabel,”. (r-ws/par)