KBRN, Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) perlu dilakukan secara cermat, terbuka, dan partisipatif agar tidak justru melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan KPK berdasarkan prinsip lex specialis.

“Kami melihatnya ada potensi-potensi yang kemudian bisa berpengaruh terhadap kewenangan, mengurangi kewenangan tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Setyo dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, seperti yang dikutip dari rilis Kamis (17/7/2025).

Menurutnya, beberapa ketentuan dalam draf RUU HAP berpotensi mengurangi efektivitas kerja KPK, khususnya dalam fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Oleh sebab itu, KPK telah melakukan diskusi kelompok terpumpun (FGD) bersama para ahli hukum untuk mengkaji dan membandingkan ketentuan RUU HAP dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur kewenangan KPK secara khusus.

“KPK dibentuk berdasarkan undang-undang yang secara khusus mengatur tugas di bidang pencegahan, pendidikan, dan penindakan. Nah, dengan tugas-tugas ini, diharapkan justru ada penguatan dengan adanya RUU KUHAP ini. Karena lebih kuat, tentu upaya pemberantasan korupsi akan semakin baik dan maksimal,” ujarnya. (rini/atang)