KBRN, Yogyakarta: Aktivis Jogja Corruptin Watch (JCW) Baharuddin Kamba, megingatkan para kepala daerah yang baru dilantik untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kedua hal tersebut sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.

Karena jika kepala daerah tidak mampu melakukan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel, maka potensi terjadinya korupsi sangat besar terjadi. Apalagi modal yang dikeluarkan pada saat mencalonkan diri pada Pilkada 2024 lalu tidak sedikit

"Sehingga segala cara akan dilakukan untuk minimal balik modal saat kampanye pilkada," ucap Bahar melalui siaran pers tertulis, Jumat (21/2/2025).

Tingginya biaya politik yang dikeluarkan untuk mencalonkan diri dalam Pilkada menjadi salah satu penyebab kepala daerah rentan terjerat kasus korupsi. Sehingga menjadi penting bagi kepala daerah yang baru saja dilantik, untuk mengelola keuangan daerah dengan transparan dan akuntabel.

Termasuk juga mutasi dan promosi jabatan harus sesuai dengan aturan yang ada. Masyarakat perlu mengawasi hal ini termasuk disektor pengadaan barang jasa di pemerintahan daerah perlu juga pengawasan dari masyarakat.

"Karena kepala daerah yang terjerat kasus korupsi kebanyakan terjadi melalui pengadaan barang dan jasa atau penyelewengan APBD termasuk jual – beli jabatan," katanya. (r-ws)