RRI.CO.ID, Yogyakarta - Divisi Pelayanan Hukum melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum DIY menggelar rapat evaluasi kinerja Triwulan I tahun 2026. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Febri Nuridian Satriatama.

Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh program kerja tetap berjalan sesuai target atau on track, sekaligus mengidentifikasi capaian dan tantangan yang ditemui pada triwulan pertama.

Salah satu fokus utama dalam rapat tersebut adalah program prioritas pembentukan dan optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Program ini dinilai penting sebagai upaya memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Posbankum adalah ujung tombak kita dalam memberikan akses keadilan. Evaluasi TW I menunjukkan progres yang positif, namun koordinasi dengan Organisasi Bantuan Hukum harus terus diperketat agar penyaluran bantuan hukum tepat sasaran dan akuntabel," kata Febri.

Rapat juga diwarnai dengan perkenalan jajaran penyuluh hukum baru. Kehadiran tenaga muda ini diharapkan mampu memperkuat penyebarluasan informasi hukum hingga ke tingkat desa, sekaligus menjawab tantangan literasi hukum di era digital.

"Yogyakarta memiliki karakteristik masyarakat yang kritis dan terpelajar. Saya berharap rekan-rekan penyuluh yang baru bergabung bisa segera membaur dan menciptakan inovasi penyuluhan yang segar, relevan, dan mudah diterima warga," ucap Febri.

Menutup rapat, seluruh jajaran menyatakan komitmen untuk meningkatkan sinergi lintas subbagian dalam menghadapi Triwulan II. Kanwil Kemenkum DIY optimistis dapat meningkatkan kinerja demi mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif (PASTI). (Aryasena)