Pakar UGM Soroti Kontroversi Data Desil DTSEN dan Risiko Kebijakan Subsidi

RRI.CO.ID, Yogyakarta – Hasil pengecekan desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belakangan ramai diperbincangkan publik. Sejumlah rumah tangga yang masuk kategori desil 9 atau 10 menilai posisinya belum mencerminkan tingkat kesejahteraan tinggi.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Wisnu Setiadi Nugroho menilai perbedaan tersebut wajar terjadi. Menurutnya, masyarakat mengukur kesejahteraan dari pendapatan dan pengeluaran harian, sedangkan pemerintah menggunakan indikator aset serta karakteristik rumah tangga.

"Seseorang bisa masuk desil 9 atau 10, tetapi bisa jadi hidup memang pas-pasan dan dua-duanya tetap benar," ujarnya, Kamis, 20 Agustus 2026.

Wisnu menjelaskan bahwa desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan nasional, bukan ukuran kekayaan secara absolut. Karena status desil menentukan akses ke berbagai bantuan pemerintah, ia meminta pemerintah meningkatkan transparansi variabel penyusun desil serta menyediakan mekanisme sanggah yang jelas.

Ia juga menyarankan agar data desil hanya digunakan sebagai alat penyaring awal (screening tool), bukan penentu tunggal kebijakan subsidi. Penggunaan data tunggal yang keliru berisiko memicu exclusion error serta menekan kelas menengah yang rentan.

"Kebijakan subsidi itu lebih presisi, responsif terhadap perubahan kondisi warga dan tidak sekadar mengorbankan kelas menengah yang saat ini memang sudah cukup rentan hanya demi mengedepankan efisiensi administrasi," katanya.