RRI.CO.ID, Yogyakarta - Pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp 4.097,2 Triliun, dalam RAPBN 2027. Dari rencana belanja tersebut, pemerintah menargetkan pendapatan sebesar Rp 3.426 Triliun.
Kondisi ini menyebabkan RAPBN 2027 diproyeksikan mengalami defisit Rp 671,2 Triliun atau sekitar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di tengah ketatnya postur fiskal itu, sejumlah kementerian dan lembaga gencar mengusulkan tambahan anggaran.
Ekonom UMY Dr. Agus Tri Basuki mengingatkan pemerintah, untuk memperketat skala prioritas. Setiap usulan tambahan alokasi dana kementerian dan lembaga, wajib disesuaikan secara cermat dengan kapasitas fiskal negara.
”Kalau belanja terus meningkat sementara pendapatan negara tumbuh lambat, pembiayaan akan semakin besar,” katanya, Selasa, 15 September 2026. ”Sehingga, pemerintah perlu memperketat prioritas belanja.”
Sebagai langkah konkret efisiensi fiskal, Agus menyarankan pemerintah berani memangkas pos belanja, yang jelas tidak produktif. Kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak mendesak, hingga operasional berlebih dapat harus dialihkan ke program yang berdampak nyata.
"Yang bisa dilakukan saat ini adalah mengalihkan anggaran yang kurang memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi ke program yang lebih produktif," tambahnya.
Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen pada 2027, diiringi penurunan tingkat pengangguran serta pembukaan 3,49 juta lapangan kerja baru. Maka, tambahan anggaran kementerian dan lembaga harus terikat langsung dengan pencapaian sasaran pembangunan tersebut.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....