Belanja Negara di DIY Tinggi, Triwulan Pertama Capai Rp4,71 Triliun
- 30 Apr 2026 22:59 WIB
- Yogyakarta
RRI.CO.ID, Yogyakarta - Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada akhir Maret 2026 menunjukkan kinerja yang kuat berkat dukungan APBN. Salah satunya melalui kinerja Belanja Negara di DIY tercatat tinggi yakni mencapai Rp4.711,52 miliar (23,95 persen dari pagu anggaran) per 31 Maret 2026.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY (Kanwil DJPb DIY) mencatat dari sektor Belanja Negara, Belanja Pemerintah Pusat di DIY terealisasi Rp2.172,69 miliar (18,86 perse dari pagu). Jumlah itu terdiri atas Belanja Pegawai Rp1.532,47 miliar (28,95 persen dari pagu); Belanja Barang Rp530,67 miliar (14,70 persen dari pagu); Belanja Modal Rp109,55 miliar (4,93 persendari pagu); dan belum ada penyaluran Belanja Bantuan Sosial.
Dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) juga meningkat. Sampai dengan 31 Maret 2026, realisasi penyaluran TKD mencapai Rp2.538,84 miliar atau 31,12 persen dari alokasi.
"Meningkatnya kinerja TKD dan Dana Desa di DIY dipengaruhi oleh pertumbuhan positif dari realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar 11,06 miliar (9,43% dari alokasi), Dana Alokasi Umum mencapai Rp1.653,76 miliar (33 persen dari alokasi), Dana Transfer Khusus Rp672,09 miliar (35,62 persen dari alokasi), Dana Keistimewaan Rp.150 miliar (15 persen dari alokasi), dan Dana Desa Rp.51,92 miliar (36,65 persen dari alokasi)," kata Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti dalam siaran pers, Rabu, 29 April 2026.
Di sisi lain, Pendapatan Negara di DIY juga menunjukkan capaian positif pada periode yang sama sebesar Rp2.290,16 miliar atau sekitar 21,04 persen dari target yang ditetapkan. Pertama, Penerimaan Pajak di DIY sampai dengan 31 Maret 2026 mencapai Rp1.339,64 miliar (18,69 persen dari target), di mana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak di DIY diikuti oleh Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas dan Pajak Lainnya.
Kedua, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sampai dengan akhir Maret 2026 sebesar Rp193,08 miliar atau 20,77 persen dari target dan masih didominasi dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp189,69 miliar atau 98,24 persen dari total penerimaan bea dan cukai. Penerimaan Pabean sebesar Rp2,63 miliar atau 32,80 persen dari target.
Ketiga, Penerimaan PNBP sampai 31 Maret 2026 mencapai Rp757,44 miliar atau 27,19 persen dari target. Kinerja tersebut berasal dari, pertama, Pendapatan BLU yang mencapai Rp630,76 miliar (25,02 persen dari target) dan didorong oleh realisasi Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan Layanan Kesehatan. Sedangkan Penerimaan PNBP Lainnya menyentuh angka Rp126,68 miliar (47,86 persen dari target), ditopang oleh Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.
Kinerja APBN di DIY tersebut digunakan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, baik berupa belanja tematik maupun Program Strategis Nasional. Belanja tematik di DIY terdiri atas program Swasembada Pangan, Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan.
Belanja tematik program Swasembada Pangan antara lain diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan (D-IV) dan Gerakan Pangan Murah. Lalu sektor Infrastruktur berupa Groundsill Sungai Srandakan; Bendungan Bener; Preservasi Jalan Koridor Logistik; Sekolah Rakyat; dan Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Metropolitan Strategis.
Sedangkan program Kesehatan berwujud antara lain berupa Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana. Lalu program Pendidikan menghadirkan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan; tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru; BOS; BOP PAUD; BOP Pendidikan Kesetaraan; BOP Museum; bantuan pengembangan program perpustakaan hingga Sekolah Rakyat.
Selanjutnya, Program Strategis Nasional di DIY antara lain berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghadirkan 402 Satuan Pelayanan Peningkatan Gizi (SPPG) dengan 16.513 petugas dan 2.448 supplier serta 828.963 penerima manfaat MBG. Program Koperasi Merah Putih (KMP) telah diresmikan secara nasional pada Juli 2025 sejumlah 438 koperasi. Di DIY, program KMP didukung Dana Keistimewaan melalui inkubasi koperasi dan integrasi dalam platform Sibakul.
Tak ketinggalan, permintaan atas program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap tinggi yang tersebar di 4 kabupaten/kota dengan jumlah 17 perumahan. Selama tahun 2026 telah dibangun 43 unit rumah dengan melibatkan 7 bank, 4 asosiasi, dan 14 pengembang.
Sementara itu, di DIY telah hadir dua Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) dengan jumlah murid sebanyak 275 anak. Lalu ada program SMA Unggul Garuda yang merupakan prototipe SMA semimiliter unggulan berbasis disiplin ala Taruna Nusantara yang dikelola oleh Polri dengan sistem boarding school. Saat ini terdapat 1 sekolah unggul garuda yaitu SMA Kemala Taruna Bhayangkara dengan murid sebanyak 120 anak dan menggunakan kurikulum International Baccalaureate. Kemudian, digelar juga program revitalisasi sekolah di DIY yang dilaksanakan secara swakelola melalui Panitia Pembangunan Sarana Pendidikan (P2SP) dan saat ini terdapat 211 sekolah yang telah direvitalisasi di wilayah DIY.
Pemerintah mempertegas dukungannya terhadap ekonomi daerah melalui alokasi APBN demi menjaga stabilitas ekonomi wilayah. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk memperkuat daya tahan fiskal nasional di tengah dinamika ekonomi global yang fluktuatif.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....