Pemkab Bantul Dorong Akurasi dan Transparansi Data PBB-P2 lewat Digitalisasi

  • 18 Mar 2026 00:33 WIB
  •  Yogyakarta

RRI.CO.ID, Bantul – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) meluncurkan aplikasi monitoring digitalisasi Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), di Mandala Saba Madya pada Senin, 16 Maret 2026. Langkah digitalisasi tersebut bertujuan agar sistem pengelolaan data pajak menjadi lebih akurat, efektif, dan transparan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bantul Istirul Widilastuti menyatakan, inovasi tersebut diciptakan untuk meminimalisir potensi kesalahan data. Selain itu, aplikasi tersebut akan berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih optimal.

“PAD yang kuat sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, jaminan sosial, hingga program penanganan stunting di Bantul,” ucapnya.

Istirul menambahkan, langkah strategis ini juga akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Sehingga, pelayanan pajak bagi masyarakat dapat semakin ditingkatkan.

“Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan pelayanan pajak berbasis digital yang terintegrasi, sehingga masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, dan modern,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyebut jika tantangan utama dalam pengelolaan PBB adalah akurasi data. Ia pun menyoroti banyaknya peralihan fungsi lahan di lapangan yang belum tercatat dengan benar dalam sistem.

“Kami sering menemui di lapangan lahan sudah menjadi ruko, kos-kosan, atau kafe. Namun dalam sistem masih tertulis sawah. Jika tetap dianggap sawah, negara rugi dua kali karena pajak sawah di Bantul sudah kami bebaskan. Ini yang akan kita tertibkan melalui aplikasi ini demi keadilan,” katanya.

Selain itu Halim menekankan jika keberhasilan penerapan sistem digital ini membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, terutama kalurahan. Sebab kalurahan menjadi garda terdepan yang bersinggungan dengan kondisi riil di lapangan.

“Para lurah dan jajaran pamong selaku garda terdepan, kami minta untuk proaktif menggunakan sistem ini. Mengingat pihak kalurahan yang paling mengetahui kondisi riil di lapangan,” ucapnya menambahkan.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....