RRI.CO.ID, Yogyakarta - Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) langsung menunjukkan kinerja positif pada awal tahun 2026, hal tersebut salah satunya ditunjukkan oleh serapan Belanja Negara di DIY yang tercatat sangat tinggi, yakni mencapai Rp1.659,77 miliar atau 8,63 persen dari pagu anggaran per 31 Januari 2026, sementara Pendapatan Negara di lingkup DIY juga menunjukkan capaian positif sebesar Rp774,08 miliar atau sekitar 7,11 persen dari target.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menjelaskan, dari sektor Belanja Negara, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp428 miliar atau 3,87 persen dari pagu belanja yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp306,26 miliar (5,99 persen dari pagu belanja); Belanja Barang sebesar Rp80,48 miliar (2,36 persen dari pagu belanja); Belanja Modal sebesar Rp17,23 miliar (0,81 persen dari pagu belanja); dan belum ada penyaluran Belanja Bantuan Sosial.

"Dukungan APBN terhadap APBD untuk menunjang kegiatan di daerah melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa juga meningkat. Sampai dengan 31 Januari 2026, realisasi penyaluran TKD dan Dana Desa mencapai Rp1.231,77 miliar atau 15,37 persen dari alokasi," katanya, dalam keterangan pers, Senin, 2 Maret 2026.

Dijelaskan, meningkatnya kinerja TKD dan Dana Desa di DIY dipengaruhi oleh pertumbuhan positif dari realisasi penyaluran Dana Perimbangan sebesar 17,56 persen dari alokasi. Sementara itu, belum ada penyaluran Dana Insentif Fiskal, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Sementara itu dari sektor Penerimaan Negara, Penerimaan Pajak sampai dengan 31 Januari 2026 mencapai Rp539,74 miliar atau sekitar 6,67 persen dari target penerimaan pajak. Kinerja Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan penyumbang terbesar penerimaan pajak di DIY, diikuti oleh Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas dan Pajak Lainnya.

Sedangkan, penerimaan Bea dan Cukai di DIY sampai dengan akhir Januari 2026 sebesar Rp85,69 miliar atau 9,22 persen dari targetnya yang masih didominasi dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp85,09 miliar atau 9,56 persen dari total penerimaan bea dan cukai. Penerimaan Pabean sebesar Rp275,39 juta atau 3,42 persen dari targetnya.

Selanjutnya, Penerimaan PNBP di DIY sampai 31 Januari 2026 mencapai Rp234,33 miliar atau 8,41 persen dari target. Kinerja Penerimaan PNBP Lainnya sebesar Rp59,49 miliar (22,45 persen dari targetnya), ditopang dari Pendapatan Biaya Pendidikan. Sedangkan pendapatan BLU mencapai 6,93 persen dari targetnya yang didorong oleh realisasi Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan Layanan Kesehatan.

Dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional, pemerintah telah mengalokasikan dana dari APBN sebagai bentuk dukungan untuk penguatan ekonomi di DIY. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan di sebagian besar sekolah sasaran awal dengan fokus menjaga standar menu, kualitas, dan distribusi yang tepat waktu. Saat ini terdapat 334 Satuan Pelayanan Peningkatan Gizi (SPPG) dengan 13.055 petugas dan 1.033 supplier serta 828.488 penerima manfaat MBG.

Program Koperasi Merah Putih (KMP) juga telah diresmikan secara nasional pada Juli 2025 dengan jumlah 438 koperasi. Di DIY, program KMP didukung Dana Keistimewaan melalui inkubasi koperasi dan integrasi dalam platform Sibakul. Lalu, permintaan atas program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap tinggi, terutama di wilayah penyangga seperti Bantul, Sleman, dan Kulon Progo. Saat ini telah dibangun sebanyak 592 unit rumah dengan 586 penerima manfaat.

Kemudian, Sekolah Rakyat (SR) resmi dibuka di Bantul dan Sleman dengan kurikulum nasional dan program karakter. Program ini ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Guru dan pendamping khusus disiapkan untuk mendukung pembelajaran. Saat ini terdapat 2 Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) dengan jumlah murid sebanyak 275 anak.

Lalu ada program SMA Unggul Garuda yang merupakan prototipe SMA semimiliter unggulan berbasis disiplin ala Taruna Nusantara yang dikelola oleh Polri dengan sistem boarding school. Saat ini terdapat 1 sekolah unggul garuda yaitu SMA Kemala Taruna Bhayangkara dengan murid sebanyak 120 anak dan menggunakan kurikulum International Baccalaureate.

Kemudian, program revitalisasi sekolah di DIY sudah berjalan dengan fokus pada 6 prioritas utama. Program ini dilaksanakan secara swakelola melalui Panitia Pembangunan Sarana Pendidikan (P2SP) dengan skema pencairan bertahap dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025. Saat ini terdapat 211 sekolah yang telah direvitalisasi di wilayah DIY.

"Negara membuktikan keberpihakannya pada ekonomi daerah melalui pembiayaan Program Strategis Nasional lewat APBN. Selain mendorong pertumbuhan lokal, langkah ini merupakan upaya strategis untuk menjaga ketahanan fiskal agar tetap tangguh di tengah gejolak ekonomi dunia yang belum menentu," ujarnya, mengakhiri.