KBRN, Bali: Otorita Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan kredit UMKM mengalami kontraksi atau penurunan 1,8 % atau Rp11 miliar rupiah pada bulan Agustus 2025. Diharapkan penempatan dana Rp200 triliun dapat mendorong permodalan UMKM.

Tercatat pada bulan Juli kredit perbankan mencapai Rp28.249 miliar dan bulan Agustus 2025 sebesar Rp28.238 miliar.

Kepala OJK DIY Eko Yunianto mengatakan, meski mengalami kontraksi namun secara umum kredit perbankan di DIY mengalami pertumbuhan 0,27% atau dari Rp64.317 miliar pada bulan Juli menjadi Rp65.668 miliar di bulan Agustus 2025.

Sementara untuk Non Performing Loan (NPL) gross atau total kredit bermasalah di DIY di bawah 5% dan sedikit mengalami penurunan dari 3,37% menjadi 3,29% di bulan Agustus 2025.

"Kalau kita lihat untuk NPL kredit UMKM ini memang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan NPL secara keseluruhan, dari 5,95 persen menjadi 4,34 persen di bulan Agustus," kata Eko Yunianto saat Media Gathering di Sanur, Denpasar Selatan, Bali, Kamis malam (6/11/2025).

Lebih lanjut terkait kucuran dana Rp200 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dikucurkan Menteri Keuangan diharapkan semakin mendorong sektor perbankan.

"Kita tentunya dari OJK juga sangat mendukung terkait hal tersebut, karena dengan adanya penempatan Rp200 triliun ke perbankan khususnya Himbara dan BSI inikan juga memperbesar likuiditias yang ada di perbankan tersebut," ujar Eko Yunianto.

Apalagi lanjut Eko, dengan bunga relatif kecil sekitar 4% atau 80,47% dari suku bunga acuan Bank Indonesia, sehingga diharapkan perbankan ini sarapannya bisa lebih cepat.

OJK mencatat, kinerja Perbankan DIY untuk kredit/pembiayaan secara YoY terus bertumbuh pada Agustus 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.432 miliar atau 5,51%. Dengan rincian Perbankan konvensional Konvensional sebesar Rp2.743 Miliar atau 5,03% dan Perbankan Syariah sebesar Rp 688 Miliar atau 9,02%.

Berdasarkan sektor ekonomi perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta, kredit didominasi oleh sektor rumah tangga sebesar Rp17.411.027 Juta, atau dominasi sebesar 26,51% disusul sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 20,42%, dan kontruksi sebesar 14%.