KBRN, Sleman: Menurut akademisi UGM, QRIS dan GPN menjadi wujud ketahanan dan kedaulatan di bidang ekonomi oleh Indonesia. Selain itu QRIS juga merupakan bentuk inovasi sederhana yang berdampak luas dan disruptif.

Saat ini masyarakat Indonesia telah mengalami transisi menuju cashless society dan hal itu terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Kesederhanaan QRIS menunjukkan bahwa alat ini memang didesain untuk mendorong inklusi keuangan.

"Menurut saya, dampak terbesar QRIS adalah sifatnya yang universal sehingga mendorong adopsi di sisi demand dan keberpihakan terutama kepada UMKM sehingga mendorong adopsi dari sisi supply," ujarnya dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM Nofie Iman Vidya Kemal ketika dihubungi RRI, Selasa (22/4/2025)

Meski menurutnya QRIS atau GPN tidak secara langsung berkontribusi pada ekonomi digital tetapi dapat membantu mempercepat transformasi digital. Utamanya menurut Nofie kepada para pelaku UMKM.

Dari data Bank Indonesia pada Oktober 2024, jumlah pengguna QRIS mencapai 54,1 juta dengan jumlah merchant 34,7 juta. Jumlah transaksi uang elektronik meningkat 27,0 persen year on year menjadi 1.365,4 juta transaksi. Sementara penggunaan kartu ATM atau kartu debit menurun 11,4 persen.

"Jadi kita bisa berhipotesis bahwa terjadi pergeseran dari transaksi kartu ATM atau kartu debit ke QRIS," kata Nofie.

Meski GPN menurutnya hanya bisa dikembangkan sebanyak jumlah masyarakat Indonesia, tetapi QRIS menurutnya bisa lebih luas. Karena negara lain juga memiliki konsep serupa seperti SGQR di Singapura, DuitNow di Malaysia, VietQR di Vietnam, Thai QR dan PromptPay di Thailand.

"Kalau peluang ini ditangkap oleh semua negara ASEAN, penggunaan QRIS bisa meluas termasuk sampai Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, dan UAE, maka transaksi via USD akan berkurang signifikan. Ketergantungan terhadap dolar juga akan menurun. "Ini akan menciptakan efek bola salju yang luar biasa dan pukulan telak bagi MasterCard atau VISA," katanya.

Kritik Ameria Serikat terhadap QRIS menurutnya sebenarnya tidak menjadi hambatan perdagangan antara mereka dengan Indonesia. Namun, lebih karena berkurangnya keuntungan oleh MasterCard/VISA, ketidakmampuan mereka untuk mengakses dan menganalisa data transaksi, serta ancaman terhadap supremasi USD.

"Sehingga tidak perlu reaktif menanggapi isu ini," ujar Nofie.

Namun, ini menjadi kesempatan untuk pemerintah membuktikan kebijakan mereka sebagai Macan Asia. Ia pun berharap menteri serta negosiator yang diutus presiden bisa benar-benar membuktikan hal itu. (Par)