RRI.CO.ID, Gunungkidul— Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai daerah percontohan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Holistik (PPKH), sebuah inisiatif yang digagas Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bekerja sama dengan LPDP dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Program tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Kamis, 6 Agustus 2026.

Penetapan Gunungkidul sebagai lokasi prototipe didasarkan pada masih tingginya sejumlah persoalan sosial yang saling berkaitan, mulai dari kesehatan jiwa, kemiskinan, hingga stunting. Pemerintah berharap model penanganan yang diterapkan di Gunungkidul nantinya dapat menjadi acuan bagi daerah lain di Indonesia.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan, persoalan bunuh diri masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia mengungkapkan jumlah kasus yang semula tercatat lima kejadian pada Maret 2026 terus meningkat hingga mencapai 23 kasus saat pembahasan program berlangsung. Selama beberapa tahun terakhir, angka bunuh diri di Gunungkidul juga relatif berada di atas 20 kasus setiap tahun.

“Selain persoalan kesehatan mental, daerah ini masih dihadapkan pada tingkat kemiskinan sebesar 14 persen, prevalensi stunting 19,7 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di angka 73,13. Tentu kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai sektor,” ujarnya.

Deputi Kemenko PMK, Ojat Darojat, menjelaskan bahwa PPKH dirancang untuk menghubungkan berbagai aspek pembangunan dalam satu sistem, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga perlindungan sosial. Melalui pendekatan tersebut diharapkan penyelesaian berbagai persoalan dapat dilakukan secara berkelanjutan, bukan secara parsial.

“Terdapat tiga fokus utama dalam program tersebut. Pilar pertama adalah penguatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan literasi dan numerasi, termasuk pelatihan bagi tenaga pendidik dan pelaksanaan program percontohan di sekolah,” katanya.

Pilar kedua menitikberatkan pada penguatan ketahanan sosial dengan membangun sistem layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat melalui kolaborasi Puskesmas dan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM), yang akan didampingi oleh Fakultas Psikologi dan Fakultas Kedokteran UGM.

Sementara pilar ketiga diarahkan pada peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kawasan pertanian, salah satunya dengan penerapan demplot padi varietas Gamagora yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.

Dalam implementasinya, LPDP akan mendukung pembiayaan riset secara multiyears, sedangkan UGM menjadi pelaksana penelitian terapan dengan melibatkan sejumlah fakultas, di antaranya Fisipol, Psikologi, Pertanian, Geografi, dan Kedokteran. Kegiatan lapangan dijadwalkan mulai berlangsung pada akhir September hingga Oktober mendatang dengan menggandeng Universitas Gunungkidul (UGK) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, tim peneliti juga akan mengembangkan sistem dashboard yang mengintegrasikan informasi mengenai pendidikan, kesehatan jiwa, serta sektor pertanian sehingga perkembangan program dapat dipantau secara berkala oleh pemerintah daerah.