KBRN, Yogyakarta: Demonstrasi yang berlangsung sejak Kamis (28/8/2025) hingga kini, disertai gelombang informasi hoaks di media sosial. Aksi kekerasan, penjarahan, represi, menyebabkan ketidakpastian hingga meningkatkan eskalasi kekerasan.

Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil melihat hoaks yang beredar di media sosial dan media perpesanan makin meningkat. Contohnya adalah video kerusuhan di Baghdad diklaim sebagai kejadian di Jakarta.

Ataupun klaim penjarahan di gedung DPR dan Mall Atrium Senen. Bahkan, beberapa hoaks itu sudah menggunakan teknologi artificial intelligence (AI) berupa deepfake, sehingga publik kesulitan mengidentifikasi secara cepat.

”Akibatnya, muncul ketidakpastian, kemarahan, hasutan kebencian, dan aksi kekerasan,” ujar Ketua Mafinfo Septiaji Eko Nugroho di Yogyakarta, Minggu (31/8/2025).

Karena itu, Septiaji yang akrab disapa Zek menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama; Mafindo mendukung demonstrasi oleh sejumlah elemen masyarakat sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam negara demokrasi.

Kedua; aksi kekerasan oleh berbagai pihak, baik demonstrans maupun aparat keamanan harus dihentikan karena akan merugikan semua pihak. Menjarah adalah tindakan yang harus dijauhi karena tergolong tindak pidana pencurian.

Ketiga; aksi demonstrasi ini tidak hanya terjadi di jalanan, tetapi juga berlangsung di ruang digital yang disebut digital activism. ”Digital activism merupakan bentuk partisipasi dan aksi sosial politik melalui media digital,” ujar Zek. (r-ws)