Kemiskinan Struktural Tak Sekadar Soal Kemauan Individu

RRI.CO.ID, Yogyakarta - Kemiskinan masih kerap dipandang sebagai persoalan individu, terutama ketika seseorang dianggap kurang bekerja keras, malas, atau tidak mampu mengelola kehidupannya dengan baik. Pandangan tersebut membuat persoalan kemiskinan seolah hanya bergantung pada kemauan seseorang, padahal kondisi ekonomi masyarakat juga dipengaruhi berbagai faktor yang berada di luar kendali individu.

Sosiolog Universitas Sebelas Maret, Drajat Tri Kartono, menjelaskan bahwa kemiskinan tidak dapat semata-mata dikaitkan dengan kemauan seseorang untuk bekerja. Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan persoalan yang lebih luas, termasuk kesempatan dan akses terhadap sumber daya yang tersedia di masyarakat. “Kemiskinan ini bukan karena orang tidak mau kerja keras, tidak mau menabung,” ujar Drajat.

Konsep kemiskinan struktural menggambarkan kondisi ketika seseorang atau kelompok masyarakat menghadapi keterbatasan akibat sistem dan struktur sosial ekonomi. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan, upah yang layak, layanan publik, serta berbagai peluang peningkatan taraf hidup dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk keluar dari kemiskinan. Drajat menegaskan bahwa kemiskinan juga tidak tepat jika langsung dikaitkan dengan kemalasan individu. “Bukan karena malas,” ucapnya.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kerja keras seseorang belum tentu secara otomatis menghasilkan perubahan kondisi ekonomi apabila tidak didukung kesempatan yang memadai. Ketika akses pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan layanan publik tidak merata, seseorang dapat menghadapi hambatan struktural meskipun telah berupaya meningkatkan kehidupannya.

Karena itu, memahami kemiskinan membutuhkan sudut pandang yang lebih luas dengan melihat hubungan antara usaha individu dan kondisi sosial ekonomi di sekitarnya. Penanganan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan mendorong masyarakat untuk bekerja, tetapi juga perlu memperhatikan pemerataan kesempatan, peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, upah yang layak, serta akses terhadap layanan publik.