RRI.CO.ID, Yogyakarta - Krisis kemanusiaan Rohingya menjadi bukti pentingnya peran aktor non-negara, untuk menyelesaikan konflik global. Organisasi berbasis agama, dianggap punya ruang strategis untuk membangun perdamaian.

Husni Amriyanto Putra memaparkan hal tersebut, dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor Politik Islam–Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Selasa, 12 Mei 2026. Disertasinya menyoroti peran Muhammadiyah dalam krisis Rohingya sebagai bentuk diplomasi perdamaian alternatif.

Dalam penelitiannya, Husni menemukan adanya perbedaan pendekatan antara Pemerintah Indonesia dan Muhammadiyah dalam merespons krisis Rohingya. Pemerintah Indonesia lebih menonjolkan peran diplomasi formal yang cenderung tidak konfrontatif terhadap Myanmar.

Sementara itu, Muhammadiyah melalui sebagian tokohnya mendorong sikap yang lebih tegas. Meskipun secara kelembagaan tetap bersinergi dengan pemerintah melalui Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).

”Muhammadiyah lebih mengedepankan jalur diplomasi nonformal,” ucapnya. ”Jalur ini berbasis pada relasi sosial dan kemanusiaan tanpa tekanan politik secara langsung.”

Muhammadiyah memilih berfokus pada ranah membangun perdamaian, dibanding perundingan politik. Pendekatan tersebut diwujudkan melalui aksi nyata Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Lazismu, dan Muhammadiyah Aid.

”Wujudnya berupa layanan kesehatan, distribusi pangan, hingga pemberian bantuan langsung kepada para pengungsi,” ujarnya.

Selain itu, Muhammadiyah juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur dengan mendirikan pasar dan sekolah di kawasan pengungsian Bangladesh dan Rakhine State. Selain itu juga menjadi jembatan antara pengungsi Rohingya dan masyarakat lokal di Aceh guna meredam resistensi sosial.