Krisis Berlapis Mengintai Indonesia, Kampus Diminta Bersikap

RRI.CO.ID, Yogyakarta – Indonesia dinilai tengah berada dalam pusaran krisis berlapis yang mencakup bidang ekonomi, politik, dan demokrasi. Situasi ini tercermin dari terguncangnya kebebasan sipil, menyempitnya ruang kedaulatan, serta semakin kuatnya marginalisasi dalam relasi ekonomi-politik global akibat hegemoni dan dominasi rezim yang melahirkan ketergantungan struktural.

Di satu sisi, kedaulatan nasional tergerus oleh kebijakan yang dinilai keliru. Di sisi lain, kritik dari masyarakat sipil justru kerap dicurigai sebagai agenda kepentingan asing. “Kondisi ini tidak bisa dianggap remeh karena sesungguhnya kita akan bisa menilai dan mendiagnosa tengah berada di level krisis itu,” ujar Sosiolog Arie Sujito dalam Orasi Epistemologi bertajuk Kebebasan Epistemik sebagai Pilar Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Kamis, 26 Februari 2026, di University Club Universitas Gadjah Mada dan Zoom.

Ia juga menyoroti kemunduran kualitas ruang publik yang kini dipenuhi perbincangan dangkal dan wacana minim substansi, sementara isu-isu mendasar seperti kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, dan ketimpangan sosial justru terpinggirkan. Arie menyebut kondisi diskursus tersebut kian “kumuh” dan perlu diinterupsi, terutama melalui peran kampus sebagai pilar masyarakat sipil.

Lebih jauh, Arie mendorong perlunya radical break atau dekonstruksi radikal terhadap epistemologi gerakan pascareformasi. Menurutnya, refleksi ini bukan untuk memuja romantisme 1998, melainkan membaca secara jujur capaian sekaligus kemerosotan demokrasi selama lebih dari dua dekade terakhir.

“Ada kenyataan paradoks gerakan masyarakat sipil dan sisi semakin militan melawan tren otokrasi, tetapi di sisi lain perilaku kekuasaan semakin tebal terhadap kritik publik,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa liberalisme politik kerap dijadikan satu-satunya panglima tanpa keseimbangan yang memadai. Karena itu, akademisi dan aktivis publik diminta tetap kritis, baik terhadap propaganda imperial global maupun terhadap oligarki nasional yang berpotensi meretakkan persatuan rakyat.

Arie menegaskan pentingnya memperkuat gerakan emansipasi politik rakyat, sekaligus mewaspadai ketergantungan internasional yang kian menguat dan ikut mendikte kebijakan nasional. Menurutnya, kondisi ini harus menjadi peringatan keras agar bangsa kembali membicarakan kebebasan, demokrasi, otonomi, dan kedaulatan dalam praktik nyata, bukan sekadar retorika.

Di penghujung orasinya, Arie menekankan bahwa kebebasan epistemik lahir dari pemahaman sejarah serta keberanian membaca sistem kapitalisme dan imperialisme yang terus bermutasi. Ia merujuk cita-cita era Soekarno tentang kemerdekaan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga pengetahuan.

“Cara kita menghargai sejarah dan menilai hari ini secara kritis agar generasi yang akan datang tidak menyalahkan karena kegagalan dan tidak tanggung jawabnya generasi hari ini,” ucapnya.

Menurut Arie, kebebasan berpendapat di era kini bukan sekadar kebebasan akademik formal, melainkan ruang untuk melahirkan subjek yang kreatif, cerdas, dan mandiri. Pengetahuan, katanya, bukan hanya akumulasi teori, melainkan hasil pergulatan hidup yang sarat nilai dan makna. Dengan daya bertahan itu, bangsa diyakini mampu berdikari dan membebaskan diri dari paksaan, eksploitasi, serta bentuk penjajahan baru.

Mewakili suara generasi muda, Panji Dafa Amrtajaya dari Forum 2045 menilai kemerdekaan epistemik bukan sekadar dikotomi Barat dan lokal, melainkan pengakuan atas pengetahuan yang lahir dari pengalaman hidup, relasi ekologis, dan praktik komunal.

“Seperti pengalaman petani membaca cuaca, nelayan melihat mata angin, atau komunitas adat menjaga hutan tidak dihitung selain sekadar data,” ujarnya.

Ketua Dewan Guru Besar UGM, Prof. Dr. M. Baiquni, M.A., mengingatkan pentingnya membangun kembali akar budaya keilmuan dan kearifan lokal sebagai fondasi mencerdaskan kehidupan bangsa. “Karena jelas dengan digital world akan mengubah banyak pola sistem dan juga kultur yang ada di bangsa kita,” katanya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Filsafat UGM, Prof. Dr. Rr. Siti Murtiningsih, S.S., M.Hum., menilai kemunduran demokrasi Indonesia tidak terlepas dari melemahnya kapasitas kritis universitas. Ia menyoroti kolonialitas baru di pendidikan tinggi melalui neoliberalisme kampus, platformisasi pendidikan, serta ekspansi AI yang berpotensi melahirkan ketergantungan epistemik.

Pandangan senada disampaikan Sekretaris Dewan Guru Besar UGM, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, M.P.P., yang mengingatkan bahwa teknologi digital berpotensi menjadi alat pengendali wacana.

“Teknologi digital kalau tidak betul-betul kita jadikan sebagai sarana untuk pengetahuan itu bisa menjadi alat mendikte wacana atau pengendali diskursus,” ucapnya.

Kegiatan ini menghadirkan berbagai tanggapan dari akademisi lintas kampus dan daerah, serta diinisiasi oleh Forum 2045 bersama Fakultas Pertanian UGM, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, dan Desanomia. Forum ini menjadi ruang refleksi bersama atas krisis pengetahuan, demokrasi, dan kedaulatan bangsa di tengah arus globalisasi digital.