RRI.CO.ID, Kulon Progo — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Terintegrasi I (SRT) Kulon Progo, Jumat 31 Juli 2026. Dalam kunjungannya, MY Esti Wijayati meninjau sejumlah fasilitas yang ada di sekolah tersebut.

Dalam kunjungannya, MY Esti Wijayati memberikan apresiasi atas hadirnya program Sekolah Rakyat sebagai salah satu solusi penanganan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini dipandang menjadi angin segar bagi kelompok miskin ekstrem, khususnya yang berada pada kategori desil 1 dan 2.

"Saya memberikan jempol untuk Presiden dan pemerintah. Sekolah Rakyat ini menjadi salah satu jalan keluar bagi kelompok yang lemah, khususnya desil 1 dan 2, sejauh datanya benar. Untuk miskin ekstrem, program seperti ini memang sangat dibutuhkan," ujarnya.

Meski mengapresiasi, Esti memberikan sejumlah catatan terkait tata kelola dan perencanaan pelaksanaan Sekolah Rakyat agar ke depannya dapat berjalan lebih optimal. Esti menilai masih ada ketergesa-gesaan dalam pengoperasian program tersebut, mulai dari kesiapan guru hingga jadwal pelaksanaan.

"Segala sesuatu harus dirancang dengan cermat, konsepnya matang, perencanaannya matang, dan time schedule-nya jelas. Jangan sampai terkesan tergesa-gesa. Harusnya konsep matang dulu, fasilitas terisi, dan guru siap baru pembelajaran dimulai," ujarnya.

Esti mengatakan, status tenaga pendidik yang saat ini masih memanfaatkan sistem guru tamu pinjaman dari jenjang SD, SMP, hingga SMA di luar jam mengajar formal mereka. Menurutnya, kesiapan dan efektivitas skema guru tamu ini perlu dievaluasi berkala.

Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah untuk memperhitungkan dampak implikasi Sekolah Rakyat terhadap sekolah-sekolah yang sudah ada di sekitarnya. Dengan daya tampung Sekolah Rakyat yang saat ini mencapai 359 siswa, perlu ada analisis mendalam agar tidak memicu penyedotan siswa secara masif dari sekolah swasta maupun negeri terdekat.

"Implikasinya harus dihitung. Apakah ada sekolah lain yang nantinya tidak mendapatkan murid? Kalaupun ada persoalan demografi di daerah tertentu, seperti Gunungkidul, analisisnya harus tepat. Jika perlu ada regrouping, harus disiapkan analisisnya sejak awal agar tidak gedandapan (tergesa-gesa)," ujarnya.

Legislator kelahiran Sleman itu akan terus berupaya anak-anak Indonesia memperoleh haknya terutama dalam bidang pendidikan. Salah satunya dengan mengawal kasus empat anak yatim piatu di Medan Labuhan, Kota Medan, yang sempat terhambat untuk masuk ke Sekolah Rakyat karena kesiapan tempat.

"Saya punya PR di Medan, ada empat anak kakak-beradik yatim piatu yang belum sekolah. Waktu itu Sekolah Rakyat memang belum siap, tetapi daftar namanya sudah ada. Saya sudah berkomunikasi dengan Kemensos dan Dinas Sosial Kota Medan untuk terus mengawal kasus ini sampai tuntas agar mereka bisa mendapatkan hak pendidikannya," ujarnya.