RRI.CO.ID, Yogyakarta - Sebanyak 97 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghentikan operasional sementara sejak awal Juni 2026. Penghentian layanan tersebut dipicu oleh sejumlah kendala, mulai dari belum cairnya pendanaan hingga persoalan administrasi yang membuat sebagian dapur tidak dapat melanjutkan aktivitasnya.

Sekretaris Daerah DIY sekaligus Ketua Percepatan MBG DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan bahwa sebagian dapur mengalami hambatan pencairan dana dari pemerintah pusat melalui sistem rekening virtual yang digunakan dalam program MBG. Selain itu, terdapat sejumlah dapur yang masih menghadapi kendala administratif dan belum memenuhi persyaratan operasional sehingga untuk sementara waktu tidak diperkenankan menjalankan layanan.

Menurut data yang dihimpun Pemerintah Daerah (Perda) DIY, dari total 97 dapur yang berhenti beroperasi, sebanyak 42 dapur terkendala masalah pencairan dana. Sementara itu, 55 dapur lainnya menghadapi persoalan administrasi dan status operasional yang perlu diselesaikan sebelum kembali melayani peserta program. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pemenuhan gizi anak-anak sekolah.

Wilayah yang paling terdampak adalah Kabupaten Sleman dengan 36 dapur yang menghentikan layanan. Kabupaten Gunungkidul berada di urutan berikutnya dengan 28 dapur yang tidak beroperasi, disusul Kabupaten Bantul sebanyak 10 dapur. Meski demikian, sejumlah dapur di wilayah lain masih tetap menjalankan program sambil menunggu kepastian pencairan dana dan penyelesaian berbagai kendala yang ada.

Made menyayangkan penghentian layanan yang dilakukan secara mendadak tanpa adanya koordinasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak langsung bagi para siswa yang selama ini menjadi penerima manfaat program MBG di sekolah-sekolah. “Saat dapur memutuskan berhenti beroperasi tidak ada pemberitahuan. Akibatnya ada siswa yang mungkin belum sarapan dari rumah, lalu masuk sekolah dan ternyata layanan MBG tidak berjalan,” ujarnya.

Pemerintah Daerah DIY saat ini terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan satuan tugas di tingkat kabupaten dan kota untuk memastikan program dapat kembali berjalan normal. Selain itu, langkah-langkah percepatan penyelesaian masalah pendanaan dan administrasi juga terus dilakukan guna meminimalkan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan gizi siswa.

Di sisi lain, pemerintah pusat tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut jumlah titik SPPG yang berkembang melampaui target awal menjadi salah satu alasan perlunya penataan ulang program agar pelaksanaannya lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.