RRI.CO.ID, Sleman – Ekonom dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM Akhmad Akbar Susamto menyebut program makan bergizi gratis (MBG) memiliki skala yang besar di dalam APBN. Pada tahun ini, APBN menggelontorkan dana hingga Rp 335 triliun, naik signifikan dibanding tahun lalu yang hanya mencapai Rp 75 triliun.

Akhmad menyebut, program MBG tidak sejalan dengan ekonomi pro-growth yang menjadi tujuan pemerintah. Dia menambahkan, program MBG ditopang dari belanja barang yang akan habis begitu saja, tanpa sisa. Berbeda dengan belanja modal yang hasilnya bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, misalnya pembangunan sekolah ataupun jembatan.

“Jadi, harusnya kalau kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, mestinya belanjanya itu kan untuk hal-hal yang berkelanjutan,” kata Akhmad saat memberikan paparan di FEB UGM, Jumat, 13 Februari 2026.

Akhmad tak memungkiri program MBG tetap menciptakan lapangan kerja, seperti tenaga dapur dan distribusi. Namun, efek tersebut dinilai terhenti setelah makanan dikonsumsi. Akhmad menegaskan dia tak menolak keberadaan MBG. Menurutnya, program tersebut tetap bermanfaat, terutama bagi anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Namun, Akhmad menilai skala anggaran yang besar membuat program menjadi kurang terarah.

“Kalau difokuskan pada kelompok rentan, seperti anak-anak di daerah 3T atau keluarga miskin di perkotaan, desainnya bisa lebih ramping dan tepat sasaran,” kata Akhmad.

Sebagai alternatif, Akhmad mengusulkan skema bantuan yang lebih fleksibel, seperti voucher makan siang. Dengan model tersebut, bantuan tetap diberikan kepada yang membutuhkan tanpa harus membangun sistem dapur dalam skala besar. Dari sisi fiskal, Akhmad mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia mengaku khawatir, jika anggaran besar untuk MBG dialokasikan setiap tahun tanpa efek jangka panjang yang jelas, maka ruang fiskal untuk sektor lain seperti pendidikan dan pembangunan infrastruktur dapat tertekan.

“Program ini berguna, tetapi menurut saya skalanya terlalu besar. Perlu desain yang lebih fokus agar tidak membebani fiskal dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.