KBRN, Yogyakarta: Jajaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang digelar pemerintah pusat pada Senin (20/10/2025) via Zoom. Dalam rapat tersebut, pemerintah menekankan pentingnya percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan menekan laju inflasi.

Rapat yang dihadiri Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa), Menteri Dalam Negeri (Muhammad Tito Karnavian), Kepala BPS RI (Amalia Adininggar Widyasanti), serta para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia itu membahas strategi pengendalian inflasi sekaligus mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi nasional.

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat didorong apabila dua mesin utama, yaitu sektor swasta dan pemerintah daerah yang perlu bergerak seimbang. Ia menyoroti capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia tahun 2024/2025, termasuk data aset dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam paparan data tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat menempati posisi ketiga tertinggi dalam realisasi pendapatan APBD provinsi dengan capaian 97,29 persen, sedangkan realisasi belanja mencapai 79,33 persen. Meski tergolong tinggi, capaian tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan agar seimbang antara pendapatan dan belanja.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, memaparkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan pertumbuhan 5,12 persen dan inflasi terkendali di angka 2,65 persen per September 2025. Ia menegaskan percepatan belanja yang cepat, tepat, dan produktif menjadi kunci menjaga stabilitas harga serta menstimulasi perekonomian daerah. Penguatan sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga perlu diperkuat agar ketersediaan pangan dan harga tetap terkendali, terutama menjelang akhir tahun.

Purbaya juga mengingatkan agar dana daerah tidak dibiarkan mengendap di kas atau deposito, karena uang yang berputar akan menggerakkan ekonomi dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. “Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat, sekarang giliran pemda memastikan uang itu beneran bekerja untuk rakyat,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Sebagai penutup, Menkeu berpesan agar pemerintah daerah, termasuk Pemda DIY, mengelola dana secara bijak dan efisien, mempercepat belanja yang berkualitas, serta memperkuat tata kelola dan integritas. Pentingnya penggunaan anggaran yang cepat, tepat, dan transparan kembali ditegaskan agar uang publik benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

“Mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggungjawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Kalau ini berjalan dengan lebih berirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi akan mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh,” ucap Purbaya. (Wulan/Ellena/par)