Judha Nugraha: Evakuasi WNI dari Afghanistan Berkesan

KBRN, Jakarta: Enam tahun menjabat sebagai Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha menyebut, banyak hal berkesan. Menurut Judha, pengalaman itu merupakan hal-hal suka maupun duka.

Judha mengatakan, evakuasi terhadap WNI dari Kabul, Afghanistan, pada Agustus 2021, menjadi salah satu peristiwa yang akan selalu dikenang. Selain, terkadang ia diluputi rasa sedih ketika harus menyampaikan kabar duka kepada keluarga WNI yang wafat di luar negeri.

Sementara, Judha Nugraha telah dilantik menjadi Duta Besar RI untuk Persatuan Emirat Arab (PEA) pada 25 Agustus 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut wawancara khusus Reporter Retno Mandasari bersama Direktur PWNI Judha Nugraha di kantor PWNI, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Saat Anda dilantik sebagai Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI pada September 2019, apakah terbesit hal apa aja yang mungkin akan menjadi sesuatu yang berat atau tantangan selama menjabatan?

Saya coba flashback ya, September 2019, pertama kali ya ketika saya diberitahu oleh pimpinan mengenai amanah ini. Yang terbesit pertama kali adalah ini amanah yang begitu besar dan berat. Pertama, tentu bagaimana memenuhi ekspektasi institusi. Karena isu pelindungan WNI merupakan prioritas dari politik luar negeri Indonesia. Jadi ekspektasi pimpinan itu sangat tinggi. Dan yang lebih berat lagi adalah ekspektasi masyarakat. Karena kita mengetahui, karena sebelumnya memang saya sudah menangani kasus pelindungan WNI ini sejak saya bergabung dengan KBRI Kuala Lumpur, kemudian bergabung di Direktorat PWNI sejak tahun 2017.

Jadi saya sudah bisa merasakan bahwa ekspektasi masyarakat, ekspektasi publik mengenai kehadiran negara itu begitu tinggi. Kemudian yang kedua, pendahulu saya Pak Dubes Lalu Muhammad Iqbal yang sekarang jadi Gubernur NTB, he left a very big shoes for me, karena beliau sudah menetapkan standar yang sangat tinggi. Tapi, alhamdulillah beliau sangat membantu saya, beliau mentor saya, selalu pesanpaikan, “Yud, Don't worry, kalau nanti orang akan membanding-bandingkan, you have your own path. Bagaimana pola kamu, kemudian cara bekerja, kamu punya style sendiri, it's okay, fine dan itu saja jadi dapat encouragement”. Kemudian, kami didukung oleh teman-teman di Direkturat PWNI yang sangat solid memang.

Nah, berbagai macam hal yang tadinya membuat saya risau gitu ya, alhamdulillah. Kemudian dari waktu ke waktu sudah bisa kita tangani. Ada sisi fortunate, ada sisi unfortunate. Unfortunatenya September saya dilantik, bulan Januari kita menghadapi Covid. Kemudian, kita harus mengevakuasi warga negara kita dari Wuhan. Sejak itu Indonesia merah Covid dan kita melakukan banyak sekali proses evakuasi dan itu masa-masa yang berat. Tapi, di masa-masa yang berat tersebut justru tim PWNI menjadi solid, kemudian kami juga dapat pimpinan yang sangat baik dari pimpinan-pimpinan di Kemlu untuk bisa melewati masa-masa Covid itu dengan baik dan kemudian memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Kemudian, hal berat lainnya yang mungkin Anda hadapi selama menjabat sebagai Direktur PWNI?

By nature, kita yang ada di Direkturat PWNI ini kan pekerja kemanusiaan. Jadi kita perlu hadir dalam setiap masalah yang dihadapi WNI. Bukan hanya kehadiran fisik, tapi juga kehadiran psikis. Kita harus bekerja dengan empati, kita harus bekerja dengan hati. Memang kita sudah dilatih agar kita di satu sisi memberikan empati, tapi kemudian di sisi lain kita juga harus berjarak dengan kasusnya. Karena, kita kan menghadapi kasus ini enggak satu dua, ratusan kasus setiap hari. Itu memberikan tekanan psikis bagi kita yang ada di PWNI dan juga tentu pekerja kemanusiaan yang lain.

Hal yang terberat adalah ketika saya harus menyampaikan berita duka dari warga negara kita yang wafat di luar negeri. Sebagai contoh, kami kan dulu menangani kasus warga negara kita yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Kita sejarah rutin menyampaikan update mengenai apa yang ditangani oleh kita, upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh negara untuk bisa menyelamatkan dan membebaskan keluarganya dari penyanderaan tersebut. Jadi kita sudah berinteraksi rutin. Pada saat itu kami mendapatkan kabar duka bahwa keluarganya meninggal di sana dan saya harus menyampaikan pada keluarga. Pada saat saya telepon, pada saat itu keluarga begitu senang menerima telepon saya. Kan, memang sudah terbiasa komunikasi, jadi senang mendapatkan update. Tapi, kali ini update yang kami sampaikan itu adalah update berita duka dan itu berat sekali yang harus menyampaikan. Begitu disampaikan ya memang akhirnya keluarga pun histeri seperti itu.

Kasus terkait isu apa yang pernah Anda tangani dan akan Anda kenang selamanya?

Banyak sekali ya kasus-kasus yang berkesan bagi saya. Apalagi ketika mission accomplished, itu ada rasa kebahagiaan tersendiri. Apalagi melihat keluarga atau warga negara Indonesia yang kita tolong, kita bantu, bisa tersenyum, bisa berkumpul dengan keluarga. Itu hal-hal yang sangat membahagiakan. Kami teringat pada saat kita melakukan evakuasi WNI dari Afghanistan, Kabul. Itu proses persiapan yang panjang. Kami sudah berlatih, kami melakukan drill bagaimana melakukan proses evakuasi pada saat itu dan situasinya sangat sulit pada saat itu. Karena, Kabul baru saja jatuh ke tangan Taliban dan kemudian suasananya begitu chaotic. Kita masih ingat dulu ada yang berkumpul, ribuan warga berkumpul di Bandara Hamid Karzai, Kabul, dan kemudian ada yang memaksa masuk ke pesawat, tapi pesawatnya sudah perlu take off dan kemudian dia terjatuh. Itu beberapa hari sebelum kita masuk. Bukan, bukan WNI.

Jadi, situasinya memang sangat-sangat berbahaya pada saat itu. Tapi sudah menjadi kewajiban kita untuk bisa mengeluarkan WNI kita dari Kabul pada saat itu. Kemudian kita masuk, bekerjasama dengan rekan-rekan dari TNI, kita gunakan pesawat dari TNI AU pada saat itu.

Yang paling teringat adalah ketika pilotnya meminta clearance untuk mendarat di Bandara Hamid Karzai. Dan dijawab oleh ATC pada saat itu, Air Traffic Control, “clear to land, at your own risk”. Ya, seperti itu.

Kita landing, kita landing dengan sebagai macam resikonya. Kemudian kita bisa membawa, waktu itu sekitar 26 WNI, kalau tidak salah, dan kemudian kita bawa ke Indonesia. Ketika mereka bisa berkumpul dengan keluarga, kita pertemukan dengan keluarga, di situlah berbagai macam proses persiapan yang panjang dan berbagai macam resiko itu terbayarkan. Melihat mereka bisa berkumpul dan tersenyum, dan bahagia.

Saya ingat juga waktu itu, kan landing di Halim, kalau tidak salah, malam ya Pak? Jadi juga sama-sama ikut monitor, karena saat itu disiarkan langsung juga di Youtube Channel Kemlu RI. Alhamdulillah semuanya sampai dengan selamat.

Betul. Waktu itu kan Menteri pada saat itu kan Ibu Retno Masudi, beliau selalu keep contact ya, jaga komunikasi, and then in some point ketika kami di Kabul, kami hilang kontak. Ya sempat hilang kontak dengan Bumenu gitu ya, dan ya sempat tense pada saat itu gitu ya, karena ada beberapa hal yang terjadi di lapangan, tapi Alhamdulillah bisa kita lewati dengan baik. Itu tadi tuh.

Apakah di Afghanistan sendiri saat ini masih ada WNI, Pak?

Masih, masih ada. Itu memang mayoritas bagi mereka yang memilih untuk tetap tinggal di Afghanistan karena mereka sudah menikah dengan wakil lokal. Tentu itu pilihan masing-masing.

Mungkin pembaca RRI ada beberapa yang belum tahu, bahwa untuk dievakuasi itu bukan mandatory (wajib) ya, Pak?

Betul. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri, kewajiban negara untuk menyelamatkan waga negara Indonesia dari wilayah berbahaya ke wilayah yang aman. Tapi sifatnya itu voluntary. Artinya tanggung jawab negara itu mandatory, maksudnya kita wajib memberikan itu, tapi bagi waga negara kita ikut atau tidak itu sifatnya voluntary.

Bagaimana dengan kecenderungan tren apakah meningkat atau menurun terkait WNI yang berhadapan dengan hukum?

Jadi saya ingin memberikan gambaran ya, betapa magnitude kasus pelindungan warga negara Indonesia itu begitu besar. Kita bicara dari statistik. Kami mencatat dari tahun ke tahun jumlah kasus yang kita tangani itu selalu meningkat. Di tahun 2021 itu jumlah kasusnya itu ada sekitar 29 ribu saya masih ingat. Selanjutnya meningkat ke 35 ribu. Tahun selanjutnya meningkat ke 53 ribu dan terakhir tahun lalu 67 ribu kasus. Kalau kita bandingkan dengan kinerja pelindungan, kami kan KPI kami atau biasa disebut sebagai indeks kinerja utama yang diikat oleh Bappenas, kami harus menyelesaikan 85 persen kasus. Artinya dari 100 kasus yang masuk 85 persen itu harus selesai di tahun berjalan.

Beberapa tahun terakhir dari 2021 sampai sekarang, capaian kinerja penyelesaian kasus itu selalu di atas target. Tapi, pertanyaan yang menarik sekarang adalah apakah ada korelasi antara kinerja penyelesaian kasus dengan jumlah kasus yang baru? Ternyata kan tidak. Kinerjanya di atas target tapi jumlah kasusnya naik terus.

Inilah yang menjadi wake up call bagi kita bahwa ternyata, pendekatan kita selama ini tidak bisa hanya sekedar pemadam kebakaran. Ketika ada masalah kita selesaikan. Kita pulangkan. We have to address the root causes. Itu tantangan terbesar. Akar masalahnya harus kita selesaikan. Kalau enggak apinya nyala terus. Ini harus kita selesaikan. PR terbesar kita adalah di hulu.

Jadi dari 67 ribu kasus yang kami tangani tahun lalu, 2024, mayoritas itu adalah kasus yang sifatnya preventable, dapat dicegat. Kalau kasus yang sifatnya force major, seperti evakuasi, kadang-kadang kita tidak pernah membayangkan, let's say, Ukraina gitu ya, yang negara yang indah, damai gitu ya, tiba-tiba jadi lokasi perang. Tidak pernah ada yang bisa membayangkan. Atau mungkin ada bencana. Seperti yang di Turki, gempa Turki gitu kan, itu kan tidak bisa dirancang. Tapi jumlah itu tidak banyak.

Contoh yang di Ukraina yang kita evakuasi kan hanya 83 waktu itu. Kita nangani 67 ribu kasus. Jadi, mayoritas kasus itu terkait dengan isu keimigrasian, warga negara kita yang berangkat non-prosedural, kemudian menjadi undocumented di luar negeri, kemudian kasus ketenagakerjaan. Ada berbagai macam pelanggaran yang simply karena mereka tidak paham dengan aturan negara setempat. Yang itu sebetulnya bisa kita cegah di Indonesia kalau kita memberikan pelatihan, informasi mengenai migrasi aman. Ini tantangan kita. Jadi bagaimana kita bisa melakukan langkah pencegahan sejak dari hulu kalau kita memang ingin menurunkan tren peningkatan kasus.

Peningkatan kasus itu termasuk mereka yang terlibat online scam (penipuan daring)?

Betul, itu salah satunya. Dan itu sekarang dapat saya sampaikan itu adalah tantangan terbesar. Sekarang angkanya sudah mencapai 10.000 sejak tahun 2021. Padahal di tahun 2020 KBRI Phnom Penh itu hanya menangani 15 kasus. Sekarang, total kasus yang ditangani sudah lebih dari 4.000 kasus yang dulu hanya di KBRI Phnom Penh, di Kamboja. Sekarang, sudah menyebar ke 9 negara lain. Vietnam, Laos, Filipina, Malaysia, Thailand. ASEAN. Sekarang bukan hanya terbatas ASEAN, sudah ada 3 negara di luar ASEAN. Kami mencatat kasus itu di Uni Emirat Arab, di Afrika Selatan, dan terakhir di Belarus.

Jadi tantangan online scam itu bukan hanya jumlah kasusnya yang meningkat begitu tinggi, tapi negara tujuannya semakin terproliferasi. Sekali lagi, kita tidak bisa hanya sekedar memulangkan saja. Ini contoh. Kami dulu pada tahun 2022 ada sekitar 200an yang kita bisa selamatkan. Dari Sihanoukville pada saat itu. Kita kirimkan charter flight untuk memulangkan mereka. Sekarang kasusnya, tadi kami sampaikan, 4.000. Jadi setelah itu terjadi, masih banyak warga negara kita yang masuk ke sana. Di Myawaddi, ini kan baru saja nih ya. Kalau Mbak Eno masih ingat kan bulan Februari-Maret kita melakukan pemulangan besar-besaran.

699 WNI bisa kita keluarkan dari Myawaddi dari wilayah konflik. Dan itu bukan proses yang singkat. Itu persiapannya panjang dan kompleks. Nah, setelah kita keluarkan, masih ada yang masuk lagi. Ini yang fenomenal namanya, saya tidak perlu sebut namanya ya. Inisialnya S lah. Dia mengaku bermasalah di Miawadi. Menjadi korban TPPO pada bulan November 2024. Kami kerjasama dengan KBRI Yangon, KBI Bangkok. Kita bisa keluarkan dia dari Miawadi, kembali ke Indonesia. Kemudian, kan bulan Februari-Maret, Maret kan kami masuk lagi. Saya masuk waktu itu ke Miawadi. Kita pulangkan itu semua. Nah pada saat pulangkan, si S ini ada di situ lagi, bayangkan. Ini kan hanya jeda waktu November, Desember, Januari, Februari, Maret. 5 bulan dia sudah balik lagi dan punya masalah yang sama.

Berdasarkan analisa Anda dan tim, faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat kita tertarik untuk bekerja di sektor online scam itu?

Jadi kami ingin highlight satu bahwa hak setiap warga negara untuk bisa bekerja ke luar negeri. Itu kan pilihan, kita memahami di dalam negeri keterbatasan lapangan pekerjaan itu ada. Sehingga salah satu opsi, dibukalah kesempatan untuk bekerja ke luar negeri. Dan itu adalah hak. Silahkan bisa digunakan. Namun yang penting, kan niat kita kan bekerja ke luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah pastikan niat itu betul-betul dapat terwujud. Caranya bagaimana? Caranya bekerja sesuai dengan prosedur. Kami bisa dapat sampaikan dari 10 ribuan kasus online scam itu, tidak ada yang melakukan sesuai prosedur. Ada kaitannya juga dengan judi online. Tidak ada yang minta izin. Bahkan sebetulnya, modusnya sangat jelas. Kalau kita bisa lebih kritis melihat fenomena yang ada, ini kan mayoritas korban yang tertipu online scam atau judi online ini kan gen Z.

Nah, kenapa kok gen Z ya? Ini saya diskusi sendiri langsung dengan para gen Z ya. Karena, gen Z ini sukanya shortcut. Sesuatu yang instan. Jadi ketika dapat tawaran, eh kerja ke luar negeri, gajinya USD1.200, ga minta kualifikasi khusus. Langsung, wah ini ke luar negeri. Dapat gaji tinggi. Langsung berangkat. Flexing, suka nih, gaya hidup mereka kan lewat sosmed. Dia ingin menunjukkan betapa berhasilnya dia kerja di luar negeri. Wah ini bagus nih buat gaya di sosmed. Berangkat.

Hal-hal itu kemudian menurunkan daya kritisnya. Harusnya, ketika berangkat ke luar negeri, bertanya dong, ini perusahaannya mana ya? Harusnya kan bisa dicek. Sekarang ngecek perusahaan gampang, googling aja. Ada gak di, kredibilitasnya gimana? Kedua, harusnya kan by nature, perikatan ke tenaga kerjaan itu kan berdasarkan kontrak kerja. Dari semua kasus yang kami tangani, tidak ada yang tanda tangan kontraknya di Indonesia. Harusnya kan bertanya, loh kami mau ke luar negeri, kok belum ada tanda tangan kontrak ya? Apa yang mengikat komitmen pekerjaan tersebut? Kan gak ada.

Kemudian, paspor tidak ada visa kerja. Semuanya menggunakan fasilitas bebas visa, yang itu ditujukan untuk turis. Harusnya kan bertanya, saya kan bekerja. Ada satu fenomena lagi, yang harusnya mereka sangat-sangat kritis ya, dan bisa mendetect bahwa, ini akan jadi masalah. Dari pendalaman kami dengan para korban ini, sejak awal mereka sudah dilatih untuk memberikan informasi yang salah kepada petugas imigrasi di bandara. “Nanti kalau ditanya, bilang saja mau wisata ya, oh bilang saja ketemu sama keluarga,”. Jadi sudah dilatih untuk berbohong. Harusnya kan bertanya dong, “loh saya kan niatnya untuk kerja, resmi. Kenapa harus berbohong?”

Sekali lagi kami ingin meng-highlight bahwa, akar masalah kita di dalam negeri perlu di-address. Tujuannya adalah bagaimana niat warga negara kita yang ingin meningkatkan penghidupan, which is itu niat yang mulia, ke luar negeri dengan bekerja di sana, dilakukan melalui cara yang aman. Migrasi yang aman itu ya sesuai prosedur, dan kemudian ikuti semua peraturan yang ada di negera setempat.

Judha Nugraha telah dilantik menjadi Duta Besar RI untuk Persatuan Emirat Arab (PEA) pada 25 Agustus 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut rencana ia akan memulai tugasnya sebagai Dubes RI di PEA pada Oktober 2025 (Foto:RRI)

Anda telah dilantik sebagai Duta Besar RI untuk Persatuan Emirat Arab (PEA) pada 25 Agustus lalu oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kemudian, apa yang akan menjadi “PR” untuk pengganti Anda sebagai Direktur Pelindungan WNI?

Jadi beberapa pending matters ya, yang insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh penerus kami. Pertama adalah pembangunan sistem digital, transformasi digital. Yang sedang, yang sebetulnya sudah kita lakukan sejak tahun 2017. Kita sudah punya dua platform digital, yaitu Portal Peduli WNI dan juga Safe Travel. Portal Peduli itu berbasis web, Safe Travel berbasis mobile application. Yang kami lakukan di Kemlu, khususnya di Direktorat Pelindungan WNI itu bukan melakukan digitalisasi, tapi transformasi digital. Tujuan kami adalah transformasi digital untuk memudahkan pelayanan. Pelayanan yang mudah, murah, cepat, aman, akurat. Bagaimana caranya? Transformasi. Ketika kita bicara transformasi digital, kita bukan hanya membuat aplikasi. Membuat aplikasi itu mudah, tidak lama. Tapi ketika kita bicara transformasi, kita merubah budaya kerja dan itu perlu waktu.

Bukan hanya dari sisi internal, kami di Kemlu dan juga di Perwakilan RI, juga dengan masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat mau menggunakan, contoh Lapor Diri. Lapor diri kan sekarang sangat mudah. Online, sangat sederhana. Karena kami sudah terintegrasi dengan KTP-el atau paspor di Dukcapil maupun di imigrasi, sangat mudah. Tapi untuk memulai, masyarakat untuk, ayo dong, terbiasa secara digital, itu juga perlu. Kita memahami bahwa tidak semuanya melek digital.

Kemudian juga kesadaran untuk lapor diri. Ini istilahnya nih, mobilnya sudah kita siapin nih, gitu ya. Tapi apakah dia mau masuk mobil itu apa enggak kan? Pilihan masing-masing enggak?. Selama ini yang terjadi adalah WNI kita lapor ketika ada masalah. Padahal lapor diri itu dilakukan sejak awal, ketika datang ke negara tujuan. Karena begitu datanya sudah masuk, kita bisa melakukan langkah-langkah pecegahan dengan efektif.

Bagaimana cara meningkatkan kesadarannya?, terus kemudian kami diskusi dengan teman-teman Kementerian Keuangan, Bea Cukai, kita kasih insentif aja. Apa nih insentifnya? Jadi untuk pekerja migran yang mau lapor diri dan datanya ada di portal peduli WNI, Kementerian Keuangan itu memberikan pembebasan biaya masuk barang kiriman sebesar USD1.500 per tahun. Tadinya kita pikir orang susah kali menggunakan sistem portal ya yang online. Tapi setelah ada “gula-gulanya”, kami mencatat lonjakan lapor diri yang begitu tinggi, hanya dalam waktu satu bulan. Artinya apa? Sistemnya bisa digunakan, tapi sekali lagi kesadaran kan? Nah kesadaran itu ya gapapa lah. Untuk tahap awal kita berikan gula-gula.

Kemudian, apa yang menjadi prioritas Anda sebagai Duta Besar RI untuk PEA?

Tentu merupakan, sekali lagi ya, ini sama ketika kami memulai tugas di Direktorat Pelindungan WNI 2019, ini pun sama. Ini menjadi amanah yang besar bagi kami. Ini sesuatu yang baru dan tentu perlu kita laksanakan sebaik-baiknya. Jadi, alhamdulillah kemarin kami sudah dilantik oleh Bapak Presiden sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab. Kemudian sehari setelah itu, kami mendapatkan apa yang disebut sebagai mission paper, kertas tugas. Kertas tugas yang disampaikan langsung oleh Bapak Menteri Luar Negeri. Jadi kertas tugas ini adalah misi kami yang harus dicapai oleh masing-masing Duta Besar. Jadi itu target. Jadi kami sudah diberikan misi, tugas kami satu, mission accomplished, selesaikan tugas ini.

Ada banyak hal terkait dengan politik keamanan. Kita memiliki, terutama dalam konteks Timur Tengah, kita mendorong dan membantu proses kemerdekaan Palestina. Uni Emirat Arab di kawasan Timur Tengah memiliki peran strategis. Kita kerjasamakan dengan UAE, termasuk juga dalam kerjasama politik, saling dukung di fora-fora multilateral, itu pun kita lakukan.

Kemudian di isu perdagangan. Indonesia-UAE sudah menyepakati Indonesia-UAE CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Tugas saya adalah make it on the ground. Bagaimana implementasinya. Sekarang tantangan selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikannya agar tujuan Indonesia-UAE CEPA itu dapat terlaksana.

Investasi. Investasi Uni Emirat Arab memiliki Sovereign Wealth Fund yang sangat tinggi, bagaimana kita bisa tapping dan menyalurkan kepada berbagai macam proyek investasi yang memenuhi kepentingan dua belah pihak. Seperti sektor energi, energi terbarukan, pangan, dan lain sebagainya.

Kemudian di isu pariwisata. Bagaimana mengembangkan konektivitas antara UAE dengan berbagai macam pusat wisata di Indonesia. Jadi bukan hanya ke beberapa kota saja, tapi juga lebih diverse. Yang terakhir tentunya perlindungan WNI, ada 78 ribu warga negara kita yang tinggal di UAE. Tentu kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, termasuk memberikan pelayanan yang sistematis melalui sistem. Tadi portal peduli dan lain sebagainya.

Intinya adalah bagaimana tadi kita memberikan awareness kepada masyarakat mengenai migrasi. Tugas negara hadir untuk setiap permasalahan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Namun setiap individu UAE ini juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi dirinya sendiri dengan mematuhi berbagai macam prosedur dan ketentuan yang ada. Intinya ketika kita bisa melakukan migrasi aman InsyaAllah apa yang kita dambakan ke depan, kesejahteraan, dan juga penurunan tingkat kasus itu dapat tercapai dalam masa yang tidak terlalu lama.