KBRN, Wamena: Ribuan Pencaker (Pencari Kerja) dari 8 Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan melakukan unjuk rasa menolak 300 ASN yang diangkat dari K2 dan dimutasi dari Provinsi Papua Induk ke Provinsi Papua Pegunugan, penolakan dilakukan dengan alasan masih banyak Pencaker dan honorer di internal Papua Pegunungan yang belum diangkat sehingga Pemda diminta hentikan mutasi tersebut.

Dari aksi tersebut pencaker mempertanyakan kehadiran Provinsi Papua Pegunugan untuk siapa, kalau untuk Masyarakat di Pegunugan mengapa harus memutasikan 300 ASN dari Provinsi Papua induk, masa juga meminta dalam penerimaan ASN 1000 orang harus 100 persen OAP jangan lagi ada pembagian 80 /20 Provinsi Papua Pegunugan datang untuk masyarakat papua Pegunugan.

Dalam demo tersebut juga Perwakilan dari ASN mengaku jika selama ini ASN juga tidak ada pengkaderan oleh karena itu jangan coba -coba bawah membawa 300 ASN dari Provinsi Papua induk ke Papua Pegunugan, Honorer yang ada di Setiap OPD di provinsi Papua Pegunugan itu kini sudah dikuasai oleh teman -teman dari Luar Papua, kalau adapun hanya 1 dan 2 orang.

PJ Gubernur Papua Pegunugan Dr Velix Vernando Wanggai, SIP, M.P.A menyatakan pemerintah sudah mendengar apa yang disampaikan terkait dengan honorer dari 8 kabupaten dan ASN dari Kabupaten yang ditempatkan di Provinsi, terkait dengan mutasi ASN dari Provinsi Papua induk sebanyak 300 ASN itu serta penerimaan ASN.

"terkait dengan tuntutan tersebut untuk ASN yang sudah mengumpulkan SK untuk ditempatkan ke Provinsi ini akan kita lihat kembali, begitu juga dengan honorer di Kabupaten, sedangkan untuk Mutasi ASN yang benar hanya 259 yang masuk ke Papua pegunungan tidak 300,"bebenya didepan masa Pencaker

Dari 259 orang ASN dari Papua induk yang dimutasikan ke Papua pegunungan ini ini juga banyak dari Papua pegunungan yang dipastikan dengan marga mereka ada wetipo, Telenggen, Tabuni dan lain -lain mereka ini sama saja kembali ke kampung karena sudah bekerja lama dan baru diangkat menjadi ASN dan saat ini mereka kembali

"259 orang ini hanya kembali lagi mereka bekerja saat kepemimpinan dari bapak Lukas Enembe, sehingga sekarang sudah diangkat dan akan kembali ke Papua pegunungan,"kata Velix

PJ Gubernur Papua pegunungan juga mengaku sementara untuk penerimaan CPNS yang dikatakan 1000 itu tidak benar, semua DOB diberikan kuota yang dipatok 800 orang yang akan diterima sementara regulasi pengaturannya nanti akan diatur 500 OAP Pegunungan atau 800 OAP Pegunungan.

"Kita harus buka ruang karena kita punya ASN ini sedikit karena itu regulasi dari pusat sehingga kami pemerintah memikirkan untuk harus ada kerja baru atau membuka lapangan kerja yang baru dimana lagi ruang yang masih ada,"bebernya (*)