RRI.CO.ID, Wamena – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan, terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui peningkatan kapasitas aparatur sipil negara. Upaya tersebut diwujudkan dengan menggelar Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) bagi pengurus barang, penyimpan barang, bendahara, dan pengelola aset dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Wamena, Selasa (21/7/2026).

Pelatihan yang dibuka Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Dr. Isak Yando, S.E., M.Si., mewakili Gubernur, turut dihadiri para staf ahli gubernur, kepala bidang, narasumber, serta peserta yang bertugas mengelola aset pemerintah daerah.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Dr. Isak Yando, ditegaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penatausahaan aset yang tertib, transparan, dan sesuai regulasi dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

"Seluruh aset daerah harus tercatat dengan baik, dikelola secara profesional, dipelihara secara berkelanjutan, serta dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Diharapkan, melalui pelatihan ini seluruh peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam setiap tahapan pengelolaan aset, mulai dari pencatatan, inventarisasi, pelaporan hingga pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Gubernur mengingatkan agar tidak ada lagi aset daerah yang tidak terdokumentasi, terbengkalai, maupun hilang akibat lemahnya administrasi.

"Pengurus dan penyimpan barang harus memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam memastikan seluruh aset dikelola berdasarkan prinsip kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai," kata Gubernur.

Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya menerima materi teknis dari narasumber, tetapi juga didorong aktif berdiskusi mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam penatausahaan Barang Milik Daerah. Forum ini diharapkan menjadi wadah berbagi pengalaman sekaligus mencari solusi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset di setiap perangkat daerah.

"Dengan pengelolaan aset yang baik diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah sekaligus mendukung upaya mempertahankan bahkan meningkatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," pungkasnya.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengajak seluruh peserta menerapkan ilmu yang diperoleh di lingkungan kerja masing-masing. Dengan demikian, sistem pengelolaan Barang Milik Daerah di Papua Pegunungan diharapkan semakin tertib administrasi, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung peningkatan pelayanan publik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.