Gubernur John Tabo Tegaskan Komitmen Papua Pegunungan Bebas Kusta 2030

RRI.CO.ID, Wamena – Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (HC) John Tabo, S.E., M.B.A., menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dalam mendukung percepatan eliminasi kusta di Indonesia dengan menghadiri Konferensi Nasional Kusta 2026 yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama 38 Gubernur, di Puri Agung Convention Hall, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (10/7/2026). Kehadiran John Tabo, menjadi bentuk dukungan nyata Papua Pegunungan terhadap program strategis nasional di bidang kesehatan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai target Indonesia Bebas Kusta 2030.

Konferensi yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan RI melalui Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit itu menjadi forum nasional yang mempertemukan para pemangku kepentingan lintas sektor. Kegiatan tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination, President Sasakawa Health Foundation, 38 gubernur, kepala daerah prioritas, akademisi, organisasi profesi, mitra pembangunan, hingga komunitas Orang yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK).

Penandatanganan komitmen bersama menjadi momentum penting dalam memperkuat kepemimpinan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat eliminasi kusta melalui penguatan kebijakan, peningkatan dukungan anggaran, deteksi dini, pengobatan yang tuntas, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam dokumen konferensi disebutkan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penanggulangan kusta. Pada 2025 tercatat sebanyak 16.292 kasus baru, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah kasus kusta tertinggi ketiga di dunia setelah India dan Brasil. Sementara itu, 9,1 persen kasus baru terjadi pada anak, yang menunjukkan penularan masih berlangsung di lingkungan keluarga dan masyarakat.

"Kusta masih menjadi salah satu masalah kesehatan nasional. Tingginya angka kasus baru pada anak merupakan indikator bahwa rantai penularan belum berhasil diputus secara optimal," demikian salah satu poin dalam dokumen Konferensi Nasional Kusta 2026.

Dokumen tersebut juga menegaskan bahwa keterlambatan penemuan kasus dipengaruhi oleh minimnya gejala pada tahap awal penyakit, keterbatasan deteksi dini di fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta masih kuatnya stigma sosial yang membuat penderita enggan memeriksakan diri.

"Pemerintah harus mengubah pendekatan penanggulangan kusta, bukan hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga pada pemulihan martabat kemanusiaan para penyintas. Selama stigma masih ada, eliminasi kusta tidak akan pernah benar-benar tercapai," demikian isi dokumen konferensi.

Konferensi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Selain penguatan layanan kesehatan, pemerintah mendorong edukasi mengenai kusta di lingkungan sekolah untuk menghapus stigma sejak dini serta memperkuat rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi penyintas agar dapat hidup mandiri tanpa diskriminasi.

Bagi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, keikutsertaan Gubernur John Tabo dalam forum nasional tersebut menegaskan kesiapan daerah untuk mendukung penuh target global WHO Towards Zero Leprosy dengan memperkuat deteksi dini, memperluas akses pengobatan, menghapus stigma terhadap penyintas, serta membangun kolaborasi berkelanjutan dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan Indonesia bebas kusta pada tahun 2030.