RRI.CO.ID, Wamena – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel di tengah berbagai tantangan sebagai daerah otonom baru.

Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, mengatakan opini WTP yang diraih merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan dan memberikan arahan kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan,” kata John Tabo dalam Rapat Paripurna DPR Papua Pegunungan di Wamena, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, berbagai temuan yang disampaikan BPK pada pemeriksaan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara maksimal oleh pemerintah daerah. Upaya tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan Papua Pegunungan kembali memperoleh opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah.

“Puji Tuhan, semua temuan yang disampaikan sebelumnya sudah kami tindak lanjuti dengan baik. Untuk temuan tahun 2025 yang masih tersisa, kami akan menyelesaikannya sesuai batas waktu yang diberikan,” ujarnya.

John Tabo mengakui bahwa pengelolaan pemerintahan di Papua Pegunungan memiliki tantangan yang tidak ringan. Kondisi geografis yang sulit serta keterbatasan sarana transportasi menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Ia mengibaratkan Papua Pegunungan sebagai bayi yang baru lahir karena masih berada pada tahap awal pembangunan sebagai provinsi baru. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih membutuhkan pendampingan dan dukungan dari berbagai pihak.

“Sebagai daerah otonom baru, kami masih membutuhkan pendampingan, arahan, dan dukungan agar semakin dewasa dan mampu melaksanakan pelayanan pemerintahan dengan baik,” katanya.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tetap berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut John, opini WTP yang kembali diraih harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program.

“Capaian ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja lebih baik dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat Papua Pegunungan,” pungkasnya.