DPR Papua Pegunungan Apresiasi Raihan Opini WTP Pemprov, Siap Kawal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

RRI.CO.ID, Wamena – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Pegunungan mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Ketua DPRP Papua Pegunungan, Yos Elopere, mengatakan opini WTP yang diberikan BPK merupakan capaian positif yang patut disyukuri sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

“Kami semua tentunya bersyukur dan menerima opini atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 ini sebagai bahan introspeksi bagi pemerintah daerah,” kata Yos dalam Rapat Paripurna DPR Papua Pegunungan di Wamena, Kamis (18/6/2026).

Menurut Yos, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus instrumen penting untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menegaskan DPR Papua Pegunungan akan mengawal tindak lanjut seluruh rekomendasi yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut mencakup pengembalian kelebihan pembayaran maupun berbagai perbaikan kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Selanjutnya terkait rekomendasi yang disampaikan BPK RI, baik yang bersifat pengembalian karena kelebihan pembayaran maupun yang memerlukan perubahan kebijakan dan penyusunan regulasi baru, tentunya akan segera kami tindak lanjuti bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan,” ujarnya.

Yos menilai raihan opini WTP memiliki arti penting bagi Papua Pegunungan yang masih berada dalam tahap penguatan kelembagaan sebagai daerah otonom baru. Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang baik di tengah berbagai tantangan pembangunan.

Meski demikian, DPR berharap prestasi tersebut tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk terus belajar dari pengalaman yang ada guna memperbaiki pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih baik lagi,” tutur Yos.

DPR Papua Pegunungan berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat agar rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal, sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Pegunungan.