RRI.CO.ID, Wamena – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, melalui Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama (BPPK), terus mematangkan persiapan pembangunan 589 unit rumah bagi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan Republik Indonesia – Papua Nugini (RI-PNG) di Kabupaten Pegunungan Bintang. Kasubid BPPK Provinsi Papua Pegunungan, Metodi Taplo, mengatakan pihaknya akan menjadwalkan kunjungan bersama Balai Perumahan Provinsi Papua ke Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat.

Sosialisasi tersebut penting dilakukan agar masyarakat memahami tahapan pembangunan serta mendukung kelancaran pelaksanaan program. "Kami juga akan mengantar tim untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat guna mendukung proses pembangunan ini," ujar Metodi Taplo saat di temui di ruang kerjanya, Kamis (11/6/2026).

Metodi menjelaskan, dirinya telah menerima Surat Keputusan (SK) dari Balai Perumahan, terkait pelaksanaan pembangunan rumah di wilayah perbatasan. Sebagai tindak lanjut, ia berencana melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) di Jakarta, untuk membahas jadwal kunjungan lapangan dan sinkronisasi pelaksanaan program.

Sejumlah Distrik yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan antara lain Distrik Iwur, Pepera, Tarup, Oksamol, serta dua distrik lainnya. Namun, dua distrik yang masuk dalam daftar tersebut diketahui bukan merupakan kawasan perbatasan, sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan BNPP RI.

"Kami akan menanyakan apakah dua distrik yang bukan wilayah perbatasan itu tetap dipertahankan sebagai lokasi pembangunan atau dialihkan ke distrik yang berada langsung di kawasan perbatasan," jelasnya.

Selain membahas lokasi pembangunan, sosialisasi juga akan difokuskan pada kesiapan masyarakat dalam mendukung distribusi material bangunan ke lokasi pembangunan.

“Semua material kami akan kirim lewat helicopter dari Jaypura, jadi sangat penting untuk masyarakat dapat mendukung semua kegiatan nantinya,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap program pembangunan rumah di wilayah perbatasan ini dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat penerima manfaat memperoleh hunian yang layak serta mendukung penguatan pembangunan di kawasan perbatasan negara.